Manokwari, TP – Nelayan kecil khususnya yang berada di Manokwari mengeluhkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terbatas sehingga mengganggu aktivitas melaut mereka.
Ketua Asosiasi Nelayan Papua Barat, Abraham Wanma mengatakan, saat ini banyak nelayan yang tidak melaut karena persediaan BBM subsidi tidak mencukupi. Kondisi ini menghambat upaya nelayan untuk menangkap ikan.
Menurutnya, salah satu kendala yang dialami nelayan dalam pemenuhan kebutuhan BBM karena data yang digunakan maish menggunakan data lama.
Sedangkan jika dilihat setiap tahun jumlah kebutuhan BBM bagi nelayan terus meningkat karena jarak melaut atau menangkap ikan sudah semakin jauh.
“Dengan jarak melaut yang jauh maka sudah pasti kebutuhan BBM semakin besar,” kata Abraham kepada Tabura Pos disalah satu Hotel di Manokwari, Sabtu (11/01).
Abraham mengungkapkan bahwa ketersediaan BBM bagi nelayan belum mencukupi atau baru mencapai sekitar 10 persen dari kebutuhan nelayan.
Jika berdasarkan data yang dihitung kebutuhan BBM nelayan setiap bulannya itu mencapai sekitar 700 ton, akan tetapi BBM yang tersedia hanya sekitar 70 ton per bulan sehingga hanya menjangkau beberapa nelayan yang ada di wilayah pesisir Manokwari sedangkan sisanya harus beli dari luar.
“Jadi kalau mau dihitung seandainya satu orang pakai satu gen 35 liter sedangkan satu hari pengisian biasanya hanya 5.000 liter itu tidak cukup untuk semua jumlah nelayan di Kota Manokwari,” ungakpnya.
Abraham mengaku bahwa untuk saat ini pengguna BBM cukup banyak kalau dihitung berdasarkan perahu karena ada juga nelayan yang membeli minyak untuk kegunaan lain.
“Sebenarnya untuk data perahu di Manokwari kalau dihitung semakin tahun semakin sedikit karena ada nelayan yang sudah jual perahu tapi ke daerah luar Manokwari dan ada juga yang beralih profesi sudah tidak jadi nelayan lagi. Meskipun secara umum data perahu di Manokwari sedikit tetapi pemakaiannya besar,” terangnya.
Abraham menerangkan bahwa secara umum dampak dari terbatasnya ketersediaan BBM ini menyebabkan banyak nelayan yang tidak melaut. Selain itu beberapa nelayan juga mendapatkan BBM dengan harga yang mahal. Hal ini kemudian juga berdampak pada harga jual ikan.
Untuk saat ini memang belum ada data yang akurat terkait dengan kebutuhan BBM bagi nelayan. Pihak asosiasi sulit untuk melakukan pendataan karena beberapa nelayan sulit ditemui, kemudian beberapa nelayan jika ditemui sulit memberikan data karena khawatir data mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Menurutnya, selain masalah BBM, ada banyak hal yang menyangkut dengan kebutuhan nelayan perlu mendapatkan perhatian dan harus bisa dibenahi.
“Artinya kalau misalkan ada penambahan kuota BBM kalau tidak disalurkan secara teratur bisa menjadi masalah juga jadi langkah yang baik mungkin ke depan pemerintah lebih peduli kalau ada hal-hal yang terkait dengan nelayan maka nelayan harus dilibatkan untuk ambil bagian disitu biar kita diskusi secara bersama-sama supaya kita bisa temukan solusinya,” harapnya.
Sementara itu, Akademisi dari Universitas Papua, Ted Suruan juga selaku pendamping nelayan tradisional di Manokwari mengatakan, nelayan ini identik dengan masyarakat termarjinalkan dan hal ini tidak bisa dipungkiri.
Kalau kita melihat situasi dilapangan ada beberapa permasalahan yang dialami oleh para nelayan bukan hanya masalah ketersediaan BBM subdisi saja, tetapi juga masalah proses tangkap di laut antara nelayan tradisional dengan perusahaan-perusahaan.
Ada pertarungan sangat luar biasa antara nelayan tradisional dengan perusahaan besar yang mana masuk di wilayah perairan pesisir pantai. Artinya ini adalah sebuah persaingan yang tidak sehat.
Khusus masalah ketersediaan BBM sudah dihitung bahwa kebutuhan BBM nelayan tradisional setiap bulannya itu 700 ton, sementara yang dibantu atau tersedia itu hanya 70 ton per bulan.
Bukan hanya itu, distribusinya juga tidak merata ke semua nelayan karena nelayan jadwalnya susah untuk disesuaikan dengan pengisian. Bagi nelayan yang berada didarat pada sata pengisian dia bisa mendpaatkan BBM sementara nelayan yang berada dilaut pasti kesulitan hingga pada akhirnya banyak yang tidak dapat BBM.
“Sementara jika dibandingkan dengan BBM subsidi pertalite yang selama ini diklaim oleh mereka yang tap-tap kalau itu bisa diatur dengan baik pasti nelayan juga bisa ambil dari situ atau bagaimana penambahannya sehingga nelayan tidak susah malah kalau itu bagus,” katanya.
Suruan mengungkapkan bahwa masalah ketersediaan BBM menjadi satu persoalan besar bagi nelayan dan ini memang dampaknya bukan hanya bagi para nelayan akan tetapi masyarakat umum juga menderita karena harga ikan menjadi mahal.
Dengan demikian, diharapkan pada Tahun 2025 masalah ketersediaan BBM bagi nelayan harus bisa diatasi oleh pemerintahan yang baru, melakukan kerjasama langsung dengan lembaga-lembaga terkait dengan nelayan untuk melakukan pendataan serta dapat mengatasi keluhan para nelayan ini.
“Khusus untuk ketersediaan BBM perlu pendataan dan penambahan stok untuk operasional karena kalau berdasarkan penelitian biaya operasional nelayan itu habis di BBM 60 sampai 70 persen sementara subsidi hanya 10 persen, berarti ada selisih 50 sampai 60 persen. Jadi itu yang bikin banyak nelayan yang tidak melaut karena salah satunya masalah BBM itu,” ungkapnya. [AND-R6]
