Manokwari, TP – Mendagri, Tito Karnavian mempertanyakan nasib 1.715 tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Oleh sebab itu, tim dari Pemprov yang dipimpin Penjabat Sekda, Jacob Fonataba telah berangkat ke Jakarta untuk memberi penjelasan kepada Mendagri, BKN, dan Menpan RB.
Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa pun menanggapi video zoom antara Mendagri dan para gubernur se-Indonesia yang viral di Tiktok terkait nasib para tenaga honor.
“Tim Pemprov telah memberi klarifikasi terkait proses dari 1.715 honorer ke Jakarta, dimana angka BKN sekian, tapi Pemprov punya angka sekian, harus dicocokan. Teman-teman di pusat juga tidak bisa paksakan, karena melihat kebutuhan daerah dan yang sudah diverifikasi seperti apa, itulah yang dijelaskan teman-teman ke pusat,” jelas Werinussa kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/1/2025).
Ia menerangkan, data 1.715 tenaga honor di Papua Barat berasal dari portal BKN yang harus di-input melalui BKN. Nantinya, kata dia, setelah peng-input-an, dilanjutkan dengan tahap seleksi berkas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Diungkapkan Werinussa, dari seleksi berkas, banyak yang dinyatakan gugur, sehingga data terakhir sebanyak 1.002 tenaga honor sesuai informasi dari Penjabat Sekda.
Werinussa mengatakan, sesuai arahan Penjabat Gubernur dan Sekda, segera diproses pengangkatan 1.002 tenaga honor ini. Lanjut dia, hanya saja yang dikhawatirkan untuk mereka yang bisa masuk CPNS, karena lama dan usia bertambah, akhirnya masuk P3K.
Menurutnya, proses di kepegawaian tidak bisa serta-merta, karena harus melalui Menpan RB, BKN, dan Kemendagri, sehingga proses harus berhati-hati.
“Kami berharap adik-adik honorer tetap tenang. Kami lagi mengurus dan tidak mungkin kami mengorbankan kalian,” kata Werinussa.
Diutarakannya, jika Pemprov menerima tenaga honor yang banyak, tentu tidak mampu untuk membayar haknya. Sebab, jelas Werinussa, gajinya bersumber dari APBD dan jika ditambah memang berat, sehingga dibutuhkan tahapan sesuai kemampuan perhitungan anggaran.
Werinussa mengatakan, pengangkatan tenaga honor harus diselesaikan tahun ini dan jika tidak, maka Pemprov akan rugi karena membutuhkan penambahan tenaga. “Tapi harus hati-hati untuk pembiayaannya seperti apa,” tukas Werinussa. [FSM-R1]
