Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat belum maksimal mengoptimalkan potensi pariwisata maupun potensi daerah lainnya di Papua Barat guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketidakmaksimalnya Pemprov Papua Barat dalam mengoptimalkan potensi daerah sangatlah berdampak pada APBD yang sebagian besar bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Ketua Komite III DPD-RI, Filep Wamafma mengatakan, Papua Barat terlena dengan Raja Ampat sebelum adanya pemekaran dan Raja Ampat menjadi ikon yang diagung-agungkan.
Dikatakan Wamafma, memang kontribusi PAD dari Raja Ampat di sektor pariwisata sangat besar terhadap PAD Papua Barat. Tapi, dengan pemekaran provinsi, APBD Papua Barat mengalami devisit yang luar biasa dan sektor-sektor pajak hilang.
“Nah, sebaliknya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengalami peningkatan PAD dibandingkan provinsi Induk,” terang Wamafma kepada Tabura Pos di STIH Manokwari, Jumat (17/1/2025).
Dikatakan Wamafma, kalau dilihat Manokwari Papua Barat mempunyai potensi pariwisata, namun kalau potensi itu tidak dikelola maksimal, maka tidak akan berdampak pada PAD.
Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, seharusnya merencanakan skala prioritas pada satu daerah saja khusus dalam pembangunan sektor pariwisata.
Misalnya, kata Wamafma, seperti kemarin Papua Barat memprioritaskan Raja Ampat. Sekarang, daerah mana yang ditentukan untuk menjadi prioritas pembangunan sektor Pariwisata di Papua Barat.
“Dengan konsep perencanaan, manajemen, regulasi, dukungan keamanan dan kenyamanan dari para pihak, maupun kebijakan anggaran yang maksimal, maka Papua Barat akan mampu membangkitkan potensi di sektor pariwisata dan menarik wisatawan untuk datang ke Papua Barat,” ujar Wamafma.
Ia mengakui, pembangunan di sektor pariwisata membutuhkan anggaran besar, membutuhkan komitmen, kerja keras, membutuhkan waktu, tetapi juga membutuhkan diplomasi.
Karena, sambung dia, dengan nilai APBD Papua Barat yang kecil ini, tidak mungkin dapat membangkitkan potensi sektor pariwisata di Papua Barat.
“Sebagai Ketua Komite III DPD-RI yang membidangi sektor pariwisata, saya memandang sudah saatnya kita prioritas 1 daerah untuk membangun sektor pariwisata,” ujarnya seraya menambahkan, dilihat dari anggaran daerah sektor pariwisata seringkali tidak mendapatkan porsi anggaran yang besar bahkan, dipadangan sebagai sektor yang memberatkan.
Anggota DPD-RI Perwakilan Papua Barat ini, berkomitmen akan mendukung sektor pariwisata di Papua Barat, apa lagi saat ini Pemprov Papua Barat akan dipimpin oleh Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan.
Kedepan, tambah dia, pemprov maupun pemkab harus menentukan daerah mana yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata, apakah Teluk Triton di Kaimana atau Kepulauan Auri di Teluk Wondama.
“Kita harus tentukan 1 daerah saja, tidak bisa semua. Kalau masing-masing kabupaten mengurus sektor pariwisatanya, maka sulit berkembang. Tapi, kalau hanya 1 saja, dan menjadi tanggungjawab bersama, saya pikir cukup untuk kita capai target sesuai harapan kita,” terang Wamafma.
Ditambahkan Wamafma, selain menentukan 1 daerah dan komitmen bersama, ditambah dengan berbagai ivent yang dilakukan misalnya, seperti seal Raja Ampat atau seal Teluk Cenderawasih, maka orang akan mengenal Papua Barat dan akan datang.
“Ketika kedepan kita mempunyai akses transportasi yang bagus, tempat penginapan, hiburan dan situasi daerah yang aman. Tentunya, orang akan datang tanpa memandang berapa nilai uang yang dikeluarkan untuk datang dan saya optimis Papua Barat pasti bisa,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Wamafma, ketika pemprov maupun pemkab tidak memiliki konsep pembangunan pariwisata yang baik, maka pemerintah pusat tidak dapat menjangkau Papua Barat, karena tidak ada konsep yang ditawarkan ke pusat.
Memang, lanjut dia, Papua Barat mempunyai banyak potensi, hanya saja belum nyata disaksikan. Namun kalau dijadikan sebagai objek unggulan mungkin saja bisa, kenapa tidak.
Asalkan, sambung dia, jangan mengusulkan kegiatan dadakan untuk dijadikan proyek, tapi setidaknya program itu harus tepat sasaran. Kalau tidak, maka sulit dan tidak mungkin Papua Barat dapat maju dari sektor pariwisata.
“Sekarang bagaimana kita mendistribusikan tugas, siapa kerja apa? siapa tanggung jawab apa? kewenangan siapa pusat atau daerah. Kalau kita bagi tugas dengan baik, maka Manokwari Papua Barat tidak akan kehilangan sumber penghasilan dari sektor pariwisata,” tandas Wamafma. [FSM-R5]
