Manokwari, TP – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manokwari, mengimbau agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Manokwari, tidak dijadikan bahan membuat polemik.
Ketua MUI Kabupaten Manokwari Baharuddin Sabola mengatakan, secara umum masyarakat di Manokwari sebenarnya tidak terlalu mengikuti proses PHPU di MK. Sehingga, tidak terlalu mempersoalkan apapun keputusan MK.
Akan tetapi, menurutnya, masyarakat akan terpengaruh oleh orang-orang yang terlibat politik dan menjadikan putusan MK sebagai bahan polemik.
“Kita harapkan keputusan dari MK jangan dijadikan ajang polemik apalagi hingga berujung konflik,” ujar Sabolla kepada wartawan via telepon, Selasa (4/2/2025).
Dirinya percaya, keputusan MK terhadap sengketa PHPU Kabupaten Manokwari adalah keputusan terbaik yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
Dirinya mengajak, masyarakat dewasa menyikapi seluruh keputusan MK dan tidak perlu memberi penilaian terhadap keputusan MK.
“Hakim-hakim MK adalah orang-orang paling berkompeten di bidangnya,” pungkasnya.
Ketua MUI Kabupaten Manokwari ini menambahkan, pihaknya bersama tokoh-tokoh agama lainnya telah sepakat untuk mengajak umat untuk mendukung keputusan MK agar tidak menimbulkan gejolak di daerah.
“Tentu saja masyarakat tidak ada jalan lain menerima keputusan itu. Masyarakat saat ini tetap menanti siapa yang akan memimpin Kabupaten Manokwari,” pungkasnya. [SDR-R4]
