Manokwari, TP – Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Papua Barat hanya mengalokasikan anggaran pembayaran gaji komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 ini.
Untuk alokasi pembiayaan seperti operasional, program kegiatan sesuai tugas dan kewenangan KIP Papua Barat lainnya, tidak tersedia.
“Tapi, kami akan bersama dengan komisioner KIP akan mencoba melaporkan hal ini kepada gubernur terpilih jika sudah menjalankan tugas, sehingga ada kebijakan yang dapat dilakukan guna menunjang kinerja dari KIP Papua Barat,” kata Kepala Diskominfosantik Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia kepada Tabura Pos di kantornya, kemarin.
Selain kekurangan anggaran, ungkap Istia, tidak ada bangunan kesekretariatan yang representatif terhadap KIP Papua Barat, tetapi ini akan menjadi catatan Diskominfosantik.
Istia juga mengakui bahwa mungkin gaji untuk para komisioner KIP Papua Barat adalah gaji yang paling kecil dibandingkan komisioner KIP lain di seluruh Indonesia.
“Terus terang, Kominfosantik Papua Barat tidak bisa memberikan lebih dari itu, karena alokasi pagu anggaran dari kita seperti itu. Tapi hal ini akan dilaporkan kepada pimpinan agar ada skema-skema lain terkait anggaran KIP Papua Barat,” katanya.
Diungkapkan Istia, anggaran untuk dinas yang dipimpinnya saja sangat terbatas dan KIP Papua Barat menjadi tanggung jawab Diskominfosantik, baik dari sisi penggajian maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dibiayai.
Namun, kata Kepala Diskominfosantik, pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp. 200 juta untuk membantu kegiatan KIP Papua Barat sesuai tupoksinya.
“Secara umum kita cantumkan, karena ada beberapa kegiatan, baik kegiatan-kegiatan terkait koordinasi dan konsultasi, tapi kegiatan seperti forum diskusi atau sosialisasi tidak tersedia,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, alokasi anggaran untuk Diskominfosantik sendiri tidak bisa mendukung pembiayaan kegiatan KIP Papua Barat.
“Mudah-mudahan ke depan kita akan laporkan persoalan-persoalan ini kepada pimpinan, sehingga ada perhatian dari pemerintah bagi kehadiran KIP Papua Barat,” pungkas Istia. [FSM-R1]
