Manokwari, TP – Tim Fasilitator Pengalihan Tenaga Kerja Kontraktor Kerjasama (K3) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Provinsi Papua Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Operasional PT Garuda Indonesia.
Upaya ini dalam rangkan mengecek kembali kesiapan PT Garuda Indonesia untuk menambah jadwal penerbangan langsung dari Jakarta ke Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Sebab, ini terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengalihkan pemindahan crew change atau tenaga kerja BP Tangguh dari Bandara DEO Sorong ke Bandara Rendani, Manokwari.
Ketua Tim Fasilitator Pengalihan Tenaga Kerja Kontraktor Kerjasama (K3) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Papua Barat, Derek Ampnir menjelaskan, akan berkoordinasi dengan PT Garuda Indonesia, tetapi mungkin akan menunggu proses pergantian kepala daerah yang baru supaya dibicarakan lagi ke pimpinan dan ditindaklanjuti ke Manajemen PT Garuda Indonesia.
Dikatakan Ampnir, pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan Direktur Operasional PT Garuda Indonesia, tetapi pertimbangan dari Manajemen, masih menghitung keterbatasan armada.
“Kita hanya membutuhkan jarak jangkauan terbangnya dengan satu armada saja. Jadi, satu armada ini dapat melayani jangkauan Sorong-Manokwari, tidak perlu lagi ada penambahan armada. Itu efisien bagi saya,” kata Ampnir kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Dijelaskannya, jika berbicara keterbatasan armada, maka sampai kapan pun akan tetap berputar pada persoalan keterbatasan armada.
Menurut Ampnir, Pemprov hanya membutuhkan intervensi pasar dari Manajemen PT Garuda Indonesia sebagai BUMN, bagaimana meningkatkan perekonomian domestik daerah.
“Kita bicara pengembangan potensi pariwisata daerah dan kita bicara potensi daerah apa saja. Kalau tidak ada angkutan yang menyinggahi Papua Barat, khususnya Manokwari, pergerakan ekonominya lambat,” terangnya.
Ampnit menambahkan, sesungguhnya BP Tangguh siap melakukan pengalihan, tetapi menunggu keputusan Pemprov untuk mengalokasikan penerbangan Garuda ke Manokwari.
“Kalau sudah ada penerbangan Garuda di Manokwari, BP Tangguh akan segera mengalihkan crew change-nya,” kata Ampnir.
Ditegaskannya, Pemprov sudah berupaya maksimal, tinggal political will untuk memastikan layanan maskapai Garuda harus masuk di Manokwari.
Dirinya menerangkan, sebelumnya run way Bandara Rendani yang dipermasalahkan, tetapi sekarang sudah memenuhi standard layanan internasional. Untuk perpanjangan run way, kata dia, ada investasi pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Ditjen Perhubungan.
Dijelaskan Ampnit, perpanjangan run way adalah investasi dan investasi itu harus berbalik dengan adanya aktivitas penerbangan yang memberikan dampak multi player effect untuk pendapatan Negara atau daerah.
“Pihak Garuda Indonesia pernah melakukan survey di Bandara Rendani. Semestinya, hasil survei dibahas bersama antara Manajemen Garuda dan pemda. Ini yang belum dibahas bersama oleh tim terkait. Kita harus bekerja dalam konteks yang komprehensif,” tukasnya.
Ampnit mencontohkan, satu armada Garuda ini menyinggahi Sorong, lalu bagaimana Manajemen Garuda menggeser penerbangan sekian jam atau 45 menit untuk penerbangan ke Manokwari.
“Itu saja, dengan satu armada yang sama. Hanya untuk 45 menit dari Sorong-Manokwari, kita mencari armada dalam waktu yang lama. Ini tidak logis menurut saya. Kami sudah upaya menemui Manajemen Garuda untuk masuk, karena di sini ada potensi dan sumber daya alam yang sudah diolah dan mendatangkan tenaga kerja,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap Garuda harus masuk ke Manokwari, karena Garuda adalah simbol negara dan Manokwari adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu juga disinggahi pesawat Garuda.
“Standar Bandara (Rendani) sudah memenuhi syarat. Persyaratan lain adalah faktor pelengkap, tapi yang kita harapkan, Garuda sudah harus masuk agar menjadi bagian untuk mengatur dan mengendalikan harga tiket. Hal-hal yang bersifat teknis bisa dibicarakan dan diatur oleh pemda,” pungkas Ampnir. [FSM-R1]
