Manokwari, TP – Ditengah hamparan dataran rendah subur yang menjadi lumbung pangan Papua Barat, H. Ahmad Kuddus, anggota DPR Papua Barat sekaligus Ketua Komisi II DPR Papua Barat, menggelar reses masa sidang pertama tahun 2024 di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Rabu (12/02) malam.
Reses kali ini bukan sekadar serap aspirasi biasa. Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey (Wapramasi) adalah wilayah yang dikenal sebagai pusat pertanian dan peternakan di Papua Barat. Sebanyak 80 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, menjadikannya kawasan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Bertempat di rumah Bapak Aman Sudibyo, acara dimulai pukul 20.00 WIT dengan suasana penuh kekeluargaan. Hadir pula para tokoh masyarakat, termasuk Ustaz Kusmara yang memimpin doa, Sutar selaku Kepala Kampung Desay, serta Budiono, Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam).
Dalam sesi dialog, para petani menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian, mulai dari jalan usaha tani, pasar hewan, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga sistem irigasi dan penanganan longsor pinggiran kali.
Jalan Usaha Tani : Nadi Ketahanan Pangan Wapramasi
Salah satu isu yang paling disoroti adalah jalan usaha tani. Petani dari SP1 mengungkapkan betapa sulitnya mereka mengakses ladang dan mendistribusikan hasil panen akibat kondisi jalan yang rusak.
“Ladang kami luas, Pak, tapi aksesnya sulit. Saat musim hujan, jalan jadi berlumpur dan kendaraan tidak bisa masuk. Ketika kemarau, debu dan bebatuan tajam mempercepat kerusakan alat pertanian. Kami butuh jalan usaha tani yang lebih baik agar produksi lebih lancar,” ujar seorang petani dengan nada harap.
Jalan usaha tani adalah infrastruktur vital bagi ketahanan pangan, karena memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar. Tanpa akses jalan yang baik, petani mengalami kerugian akibat keterlambatan pengangkutan, harga jual turun, dan biaya logistik meningkat.
Menurut data Kementerian Pertanian, pembangunan jalan usaha tani dapat meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen hingga 30 persen, mengurangi kerugian pasca panen, dan mempercepat akses petani ke pasar. H. Ahmad Kuddus menanggapi dengan menegaskan bahwa pembangunan jalan usaha tani di Wapramasi akan menjadi prioritas dalam pengawalan aspirasi di DPRPB.
Pasar Hewan : Mendorong Kemandirian Petani dan Peternak
Selain jalan usaha tani, petani dan peternak juga menyuarakan kebutuhan akan pasar hewan di Wapramasi. Sudirman dari SP2 Prafi menyampaikan bahwa tanpa pasar hewan yang resmi, mereka kesulitan menjual ternak dengan harga yang layak.
“Kami sering menjual sapi dan kambing langsung ke tengkulak. Harga kadang tidak sesuai, dan peternak rugi. Kalau ada pasar hewan, transaksi lebih jelas dan adil,” katanya.
Pasar hewan berperan besar dalam menciptakan stabilitas harga dan memperpendek rantai distribusi. Dengan adanya pasar resmi, petani dapat menjual ternak dengan harga yang lebih kompetitif, sementara konsumen mendapatkan akses langsung ke sumber ternak yang sehat dan berkualitas.
Alsintan dan Irigasi : Menjamin Produksi Berkelanjutan
Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh akses dan distribusi, tetapi juga oleh modernisasi produksi pertanian. Petani di Wapramasi menyoroti keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas.
“Kami butuh traktor, alat tanam, dan mesin perontok padi supaya pekerjaan lebih cepat dan hasil panen lebih baik. Kalau semua masih manual, pertanian kita tertinggal,” ujar seorang petani dari Distrik Masni.
Menurut FAO (Organisasi Pangan Dunia), mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas hingga 40% dan mengurangi kehilangan hasil panen hingga 25 persen. Dengan alsintan yang memadai, petani dapat mengolah lahan lebih luas dengan tenaga yang lebih sedikit, sehingga produksi pangan lebih efisien.
Selain alsintan, sistem irigasi dan penanganan longsor di pinggiran kali juga menjadi perhatian. Kepala Kampung Desay, Sutar, menyampaikan bahwa banyak lahan pertanian terdampak akibat kurangnya sistem irigasi yang baik.
“Kalau irigasi lancar, panen lebih stabil. Kalau tanah di pinggir kali tidak longsor, ladang kami aman. Ini harapan kami untuk pembangunan ke depan,” katanya.
Menurut data Kementerian PUPR, hanya 11 persen lahan pertanian di Papua Barat yang memiliki sistem irigasi teknis, sisanya masih bergantung pada tadah hujan. Hal ini menyebabkan produktivitas yang tidak stabil, terutama saat musim kemarau.
Komitmen H. Ahmad Kuddus: Aspirasi yang Dikawal hingga Realisasi
Diakhir sesi dialog, H. Ahmad Kuddus menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikawal dalam mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRPB agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan dianggarkan dalam APBD.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Saya pastikan bahwa jalan usaha tani, pasar hewan, alsintan, dan irigasi akan menjadi prioritas. Aspirasi ini tidak akan berhenti di sini, tetapi akan kita dorong untuk direalisasikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bagaimana kemitraan berbasis Triangle (Yayasan, Koperasi, Perusahaan) dapat menjadi solusi dalam mempercepat pembangunan pertanian di Papua Barat.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita butuh sinergi dengan koperasi dan dunia usaha agar petani mendapatkan akses teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Diskusi yang dimulai pukul 20.00 WIT akhirnya ditutup pada 22.30 WIT. Tiga jam terasa begitu cepat, karena ini bukan sekadar reses, tetapi kumpul keluarga besar, di mana seorang wakil rakyat bertemu dengan mereka yang telah mempercayainya.
Malam itu, para petani pulang dengan satu harapan: bahwa suara mereka telah didengar dan akan diperjuangkan. Bahwa besok, jalan usaha tani akan lebih baik, hasil panen lebih terjamin, dan Wapramasi akan terus menjadi lumbung pangan Papua Barat yang kuat dan mandiri. [AND-R6*]
