Sorong, TP – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya (PBD) menggelar kegiatan high level meeting, Jumat (14/2/2025).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong ini turut dihadiri para stakeholder, termasuk Bank Indonesia KPW Papua Barat, Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, BPS, Pelindo, Bulog, Kemenag dan TPID Kabupaten/ kota.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Merry dalam paparannya mengatakan bahwa perhitungan angka inflasi di Papua Barat Daya baru dilakukan di tahun 2024, setelah lepas dari Provinsi Papua Barat. Adapun gambaran inflasi Papua Barat Daya didapatkan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di tiga daerah. Yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
Merry memaparkan, sepanjang tahun 2024 inflasi PBD secara year on year 1,87 persen. Sementara pada periode Januari 2025 inflasi year on year berada di angka 0,36 persen.
“Tingkat inflasi di PBD bulan Januari lebih dalam dibandingkan dengan deflasi bulanan nasional, yakni berada di peringkat 7 deflasi terdalam. Kemudian inflasi year on year PBD juga lebih rendah dari inflasi nasional,” kata Merry.
Ia menuturkan, hal itu dipengaruhi adanya subsidi untuk tarif listrik dan transportasi udara oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan inflasi dan deflasi daerah lebih terkendali.
Pada kesempatan tersebut, Merry juga membeberkan sejumlah 12 komoditas penyumbang inflasi secara month to month sepanjang 2024-2025. Yakni bayam, rokok, beras, cabai, daging ayam ras, emas, ikan cakalang, ikan layang, ikan oci, ikan tuna, kacang panjang dan kangkung.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Papua Barat, Setian menambahkan, meski saat ini terjadi deflasi di Papua Barat Daya, namun ia telah melihat adanya potensi risiko tekanan inflasi yang tinggi pada bulan Maret.
“Seperti diketahui bahwa deflasi dalam dua bulan terakhir ini memang dipengaruhi adanya subsidi listrik dan tiket pesawat. Namun berdasarkan wacana, subsidi tersebut hanya diberikan selama 2 bulan. Sehingga setelah dua bulan herlalu inflasi sangat dimungkinkan untuk terjadi,” imbuh Setian.
Menurutnya, jika kebijakan subsidi tersebut tidak ditindaklanjuti lagi, maka dipastikan inflasi yang tinggi bisa kembali terjadi pada periode bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
“Kemungkinan penyumbang Inflasi pada periode Ramadhan hingga Idul Fitri nanti adalah dari sektor pangan, listrik dan transpirtasi udara,” kata Setian.
Oleh sebab itu, TPID Papua Barat Daya bakal segera menyusun strategi guna menekan laju inflasi, khususnya pada sektor pangan. Diantaranya, beberapa waktu lalu TPID Papua Barat Daya telah menyepakati kerjasama antar daerah dengan Pemprov Maluku.
“Salah satu daerah penyokong kebutuhan pangan Papua Barat Daya adalah Maluku, khususnya daerah Seram yang menjadi pemasok daging, beras dan hortikuktura,” sambungnya.
Ke depan, TPID juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melaksanakan operasi gerakan pangan murah. Pada kegiatan tersebut TPID akan lebih fokus pada komoditas yang memberikan tekanan inflasi tinggi. (CR24)
