Manokwari, TP – Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, Jandri Salakory mengatakan, sesuai perencanaan awal pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terdiri dari 6 tahapan.
Dikatakan Salakory, pembangunan BLK Pemprov Papua Barat yang berlokasi di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) merupakan program multi tahun dengan total anggaran dari 6 tahapan senilai Rp. 120 miliar lebih.
“Dari 6 tahap, kami baru menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2. Dimana tahap 1 proses pematangan lahan dan pembangunan pagar. Lalu, tahap 2 pembangunan 50 unit perumahan instruktur, 2 unit gedung workshop, ruang laundri dan rumah genset. Tentunya pembangunan ini kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Salakory kepada wartawan di Kantor Disnakertrans Papua Barat, Jumat (14/2/2025).
Pada kesempatan itu, uagkap Salakory, pada tahun anggaran 2025 pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk tindaklanjut pembangunan BLK Pemprov Papua Barat dengan beberapa alasan mendasar diantaranya.
Sebut Salakory, alasan-alasan dimaksud pertama keterbatasan anggaran. Kemudian, alasan berikutnya terkait administrasi lahan berupa surat pelepasan dari masyarakat adat dan sertifikat tanah.
Sebab, sambung dia, sampai dengan hari ini Pemerintah Kabupaten Mansel belum menyelesaikan persoalan pelepasan hak ulayat dan pengurusan sertifikat tanah.
“Administrasi ini menjadi syarat mutlak yang diperintahkan BPK kepada kami saat melakukan audit aset. Nah, saat audit BPK sarankan sebelum tindaklanjut pembangunan BLK harus diselesaikan dulu administrasi lahan ini,” terang Salakory.
Ditambahkan Salakory, sesuai kesepakatan antara Pemkab Mansel dan Pemprov Papua Barat terkait pembangunan BLK bahwa, persoalan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Mansel. Sedangkan, sambung dia, untuk pembangunan gedung BLK menjadi tanggung jawab dari Pemprov Papua Barat.
“Pembagunan tahap 3 hingga tahap 6 mencakup, gedung BLK, gedung workshop pelatihan lainnya, gedung administrasi, asrama putra dan putri. Tentunya persoalan ini akan kita laporkan kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih sesuai visi misinya,” tandas Salakory. [FSM-R5]
