Manokwari, TP – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jacob Fonataba menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak termasuk pemotongan honor tenaga honorer.
Diterangkan Fonataba, yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 kepada menteri, gubernur, bupati dan wali kota terdapat 7 poin.
“Ada 7 poin tapi saya akan bacakan 3 poin saja, yakni membatasi belanja untuk kegiatan bersifat seremonial, kajian, percetakan, publikasi, seminar atau FGD. Jadi tidak disebutkan yang lain-lain,” terang Fonataba saat memimpin apel pagi di Kantor Gubermur Papua Barat, Senin (17/2/2025).
Kemudian, lanjut Fonataba, mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen dan membatasi honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
“Sekali lagi, tidak ada pengurangan atau pemotongan tenaga honorer. Menteri Keuangan tegas sampaikan efisiensi anggaran tidak termasuk pemotongan tenaga honorer. Tetapi, kita tetap melaksanakan kegiatan secara maksimal,” tegas Fonataba.
Ditambahkan Fonataba, dirinya telah melaksanakan pertemuan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna meninjau program-program yang dapat dikurangi.
“Kita minta BPKAD melihat hal-hal yang prinsip yang diperintahkan untuk program. Kemudian nanti kita akan melihat yang mana yang kita kurangi,” ujar Fonataba.
Besaran dana yang akan dikurangi, menurut Fonataba, masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran selanjutnya bersama gubernur terpilih.
“Data dari dana yang dikurangi itu kita belum bicarakan, masih dengan DPR. Untuk ditetapkan digunakan untuk prioritas yang mana sama gubernur terpilih,” tambahnya.
Untuk itu, pesan Fonataba, perlu ada kecerdasan dalam penggunaan secara bijak. Sekretaris, kasubag perencanaan, kasubag keuangan, mohon memberikan data yang solid, dibantu itu oleh eselon III.
“Sehingga postur anggaran yang sudah disusun yakni RKA dapat diubah secara bijaksana tanpa ada yang dikorbankan artinya yang prioritas tidak dikorbankan. Kemarin kita gelar sosialisasi RPJMD 2025 kami berharap semua mengacu pada RPJMD ini, bagaimana cara pemangkasan,” tandas Fonataba.
Persoalan Air dan AC Diselesaikan
Di sisi lain, Fonataba juga meminta agar persoalan air bersih dan pendingin ruangan (AC) di lingkungan Kantor Gubernur Papua Barat segera diselesaikan.
Hal ini disampaikannya mengingat akan ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif pada 20 Februari 2025 serta rangkaian kegiatan penyambutan dan pelepasan pejabat.
Dikatakan Fonataba, usai pelantikan kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Sementara itu, lanjut dia, acara lepas sambut pejabat gubernur, sekretaris daerah, dan penjabat sekda akan digelar di Jakarta setelah pelantikan.
“Untuk bapak ibu tolong perhatikan toilet, AC, dan air bersih. Dinas PU diminta bantu seandainya bisa bantu untuk air yang sementara ini tidak mengalir,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Fonataba berharap, persoalan air bersih yang saat ini terhenti dapat segera selesaikan sebelum gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang definitif menjalankan tugasnya.
“Sebelum gubernur terpilih masuk kantor, atau dua hari ke depan sudah ada air yang mengalir karena kita juga membutuhkan air. AC juga ada yang mandeg,” tandas Fonataba. [FSM-R1]
