Jakarta – Presiden Prabowo Subianto fokuskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.
“Bapak Presiden ingin benar bahwa pembangunan Indonesia di bagian timur, khususnya Papua juga bisa kita fokuskan terutama hadirnya daerah otonomi baru, empat provinsi baru yang juga perlu perhatian pemerintah dukungan infrastruktur,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
AHY menjelaskan bahwa Presiden menginginkan pembangunan di Indonesia bagian timur, khususnya empat provinsi baru di Papua mendapatkan perhatian.
Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, seperti lahan, perumahan, dan jaringan perhubungan. Selain itu, program transmigrasi juga diharapkan dapat membuka potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tersebut.
AHY menyampaikan bahwa keempat provinsi baru tersebut belum memiliki pusat pemerintahan yang memadai. Untuk itu, AHY berharap pemerintah provinsi menyiapkan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan.
“Di sinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi, misalnya, begitu sudah menyiapkan lahannya. Nah memohon kepada pemerintah pusat termasuk kementerian PU (Pekerjaan Umum) untuk bisa membangun pusat pemerintahannya,” tutur AHY.
Dia mengatakan bahwa pembangunan pusat pemerintahan tersebut termasuk kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
AHY menyebut bahwa tujuan dari pembangunan ini adalah menciptakan infrastruktur yang memadai agar pemerintah daerah dapat bekerja secara optimal.
“Jadi artinya ini semangatnya adalah bagaimana pemerintah bisa segera bekerja secara optimal setelah ada lingkungan yang dipersiapkan secara infrastruktur,” pungkas dia.
Presiden Prabowo, Selasa, memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur.
Selain AHY, menteri-menteri yang mengikuti rapat terbatas tersebut yaitu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. [Pewarta: Fathur Rochman/Editor: Chandra Hamdani Noor/ANTARA]
