Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor melaksanakan reses pertama pada masa sidang pertama Tahun Anggaran 2025 di Kampung Mainda dan Kampung Smanggei, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Jumat (14/2/2025), lalu.
Pada kesempatan itu, Pemuda Mainda, Paulus Dowansiba menyampaikan isu pendidikan dan sanitasi lingkungan kepada Wonggor saat dirinya melaksanakan reses.
“MCK (mandi, cuci, kakus) di dua kampung ini sangat perlu sekali, karena masih kurang. Sekolah yang ada ini hanya 1 ruang untuk tampung kelas 1-6. Mewakili warga dua kampung, saya sampaikan ini,” ungkap Dowansiba.
Selain itu, kata Dowansiba, ada juga kebutuhan dasar lainnya di dua kampung ini yakni, listrik serta fasilitas penunjang pendidikan seperti perumahan guru.
Dikatakan Dowansiba, ketika para guru datang untuk mengajar mereka menumpang di rumah-rumah warga, jadi perlu sekali membangun perumbahan guru serta poltal di dua kampung ini sebagai pengamanan.
Pada kesempatan itu, Wonggor menegaskan, fungsi reses dihadapan warga kampung Mainda dan Kampung Smanggei bahwa, agenda reses dilakukan 1 tahun tiga kali.
Dikatakan Wonggor, reses ini memberikan kesempatan ke masing-masing anggota dewan untuk turun menyerap aspirasi, dan itu harus berada di daerah pemilihannya masing-masing.
Dimana, jelas Wonggor, reses ini penting untuk menjadi pertanggugjawaban politik anggota dewan terhadap konstituennya.
“Aspirasi yang ada memang cukup banyak dan tetap harus disampaikan supaya menjadi laporan dan dapat diplenokan di internal dewan. Supaya kita sampaikan kepada gubernur agar masuk dalam perencanaan tahun anggaran berikut,” jelas Wonggor dalam pers release yang diterima tabura pos, via whatsApp, Kamis (20/2/2025).
Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan apresiasi karena ada perubahan di dua kampung tersebut setiap tahunnya. Ini menunjukan masyarakat dapat mengelola bantuan pemerintah dengan maksimal.
“Kita datang, ada rumah yang berubah, ada yang bangun baru, ada sekolah, jalan sudah mulai dicor, gereja sudah dibangun, air bersih sudah masuk. Setiap tahun itu harus ada perubahan nyata yang kita lihat,” ujar Wonggor.
Bantuan yang diterima harus dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atur dengan baik setiap program dan kegiatan yang masuk ke kampung, pesan Wonggor.
Pada momentum reses kali ini, Wonggor turut menyalurkan bantuan berupa dana kepada Panitia Peresmian Gedung Baru GPKAI Jemaat Lahairoi Bryebusi. Tetapi, juga bantuan bahan makan sehat bagi pengurus sekolah minggu.
Diterangkan Wonggor, ada perubahan pelaksanaan kegiatan dan program yang dibiayai APBD Papua Barat terutama terkait kegiatan pengecoran jalan lingkungan.
Dimana, sambung dia, kegiatan pengecoran jalan lingkungan sudah tidak lagi dibiayai oleh APBD provinsi tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten (pemkab).
“Usulan kita itu mengalami perubahan diujung penyusunan program dan kegiatan. Karena ada perubahan aturan jadi tahun 2025, kegiatan pengecoran jalan dari provinsi sudah berhenti, ini kebijakan dari pusat tiap tahun berubah, tapi kita akan tetap berjuang agar kegiatan ini masuk di pemkab,” ungkapnya.
Ditambahkan Wonggor, dirinya akan memperjuangkan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan dua kampung tersebut. Selain itu, dirinya akan mendorong adanya penerangan berupa lampu jalan.
“Jadi untuk kegiatan infrastruktur itu, kita harus mengikuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang Undang Otonomi khusus. Ada beberapa prirotas dalam infrastruktur,” terang Wonggor.
Adapun prioritas PP 107 menyangkut pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua, dibidang infrastruktur, yakni jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan air bersih.
“Kita sudah usulkan masuk dalam perencanaan untuk pengecoran jalan lingkungan, tapi dari provinsi sampaikan bahwa sudah tidak bisa di tahun ini. Harus diganti dengan program lain,” ujarnya.
Ditambahkan Wonggor, ada sejumlah program kegiatan yang dirinya usulkan terutama di Kampung Mainda, Aduer dan Aweibehei.
“Nanti muncul di dokumen dulu baru bisa saya sampaikan program apa yang sudah muncul. Saya tidak mau mendahului kalau ternyata tidak sesuai, kita seperti berbohong ke masyarakat,” tandas Wonggor. [*FSM-R5]