Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Imam Muslih melaksanakan reses I tahun 2025 di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, belum lama ini.
Dikatakan Imam Muslih, aspirasi yang dirinya serap pada reses pertama ini berkaitan dengan persoalan terserap dalam reses kali ini berkaitan dengan persoalan infrastruktur dasar, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
“Reses di Kampung Sumber Boga, Masni aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kesulitan ekonomi, dampak penambangan emas pada lahan pertanian, kebutuhan air bersih dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Imam Muslih, dalam pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, kemarin.
Aspirasi yang terserap itu, menjadi komitmen politik bagi setiap anggota legislatif. Agar berupaya memperjuangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bisa dibiayai melalui APBD 2025 Provinsi Papua Barat.
“Memang tidak bisa sepenuhnya, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi anggaran. Kami pun masih mengomunikasikan soal imbas efisiensi anggaran terhadap aspirasi. Tapi sampai saat ini belum mendapatkan keterangannya,” ujarnya.
Dia mengakui, aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada, tidak semua dapat dijawab. Selain kondisi anggaran di daerah, kehadiran anggota DPRPB (2024-2029) hadir diakhir penganggaran yang mana sebagian besar perencanaan sudah berakhir.
Pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan dan air bersih. Juga dibidang pendidikan, ada usul bantuan pendidikan bagi lembaga-lembaga yang berkontribusi pada pendidikan maupun pemberdayaan.
“Ada juga yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti kamtibmas. Juga pengelolaan pasar,” kata Imam Muslih.
Hal efisiensi anggaran, Imam Muslih menegaskan, tentu didasarkan pada pertimbangan dengan melihat kondisi ekonomi bangsa dan ekonomi global. Sebab langkah serupa juga diambil oleh beberapa negara asia.
“Kondisi ekonomi nasional pun, kita lihat target pendapatan tidak tercapai. Di sisi lain, presiden akan memperjuangkan janji politiknya dan itu dipriortaskan,” tutupnya.
Meski demikian, Imam Muslih mendorong para pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi dan kajian komprehensif terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
“Jangan sampai kebijakan tersebut justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan dampak efisiensi itu tidak dirasakan signifikan oleh masyarakat. Itu yang harus dikaji dan diberikan kepada presiden,” tandasnya. [*FSM-R5]
