Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dinilai tidak mampu dan mandiri untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Papua Barat.
Dengan demikian, ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov menjadi panik.
Wakil Ketua Komisi IV, DPR Papua Barat, Ferry Auparay mengatakan, Pemprov tidak mandiri dalam pengelolaan SDA dan hanya bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat.
Dikatakannya, kontribusi APBD Provinsi Papua Barat tergantung pada transfer Pemerintah Pusat yakni sebesar 70 persen, sehingga ketika ada kebijakan efisiensi anggaran dan pusat menarik anggaran Rp. 200 miliar, Pemprov kebingungan dan panik.
“Kita harap ketika Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat balik segera mengambil langkah bijaksana untuk melihat persoalan ini,” harap Auparay kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, belum lama ini.
Auparay menyarankan, di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani bisa segera melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang mengurus ekonomi di Papua Barat.
“Kita harus duduk bersama, baik OPD teknis yang mengurusi sektor ekonomi, komisi bidang ekonomi, DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk membicarakan persoalan ekonomi dengan mengoptimalkan SDA yang ada untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat,” jelas Auparay.
Harapannya, kata dia, ke depan kebijakan fiskal daerah di Provinsi Papua Barat tidak lagi bergantung dengan Pemerintah Pusat seperti sekarang.
“Ketika pusat transfer dana sebesar 70 persen dan ditarik Rp. 200 miliar, kita kebingungan dan panik. Padahal, kita punya potensi SDA, kenapa kita harus panik, karena tadi, kita tidak mandiri,” pungkas Auparay. [FSM-R1]
