Manokwari, TP – Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Papua Barat kembali mendatangi Kantor Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat, Selasa (4/3/2025).
Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Wonggor mengatakan, kehadiran PAL KOAP untuk mengawal sekaligus mengecek tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya diserahkan kepada BP3OKP Papua Barat.
Dikatakan Wonggor, pihaknya disambut baik oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, BP3OKP Papua Barat, Arius Mofu dan aspirasi sudah diterima dan akan ditindaklanjuti.
Namun, kata dia, BP3OKP masih menunggu kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan jika sudah selesai kegiatan penjemputan dan lainnya, maka BP3OKP akan segera mengundang Gubernur, DPR Papua Barat, dan PAL KOAP Papua Barat untuk membicarakan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau memang kebijakan efisiensi anggaran ini diberlakukan di Papua dan Papua Barat, apa tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait anggaran yang masih ada,” kata Wonggor kepada Tabura Pos di Kantor Perwakilan BP3OKP Papua Barat, Selasa (4/3/2025).
Dikatakannya, itulah yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pemprov Papua Barat setelah Gubernur menjalankan agenda pemerintahan.
“Aspirasi kami yang masuk ke BP3OKP maupun ke DPR Papua Barat sudah ditampung dan akan segara ditindaklanjuti. Jadi, kami masih menunggu pak Gubernur definitif duduk dulu,” ujar Wonggor.
Usai bertemu Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat, PAL KOAP Papua Barat melanjutkan agenda ke DPR Papua Barat untuk mengecek tindak lanjut aspirasinya.
“Kami ke DPR Papua Barat untuk mengecek, apakah DPR Papua Barat sudah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti aspriasi kami atau belum. Inilah yang akan kami pertanyakan di DPR Papua Barat,” tandas Wonggor.
Sementara itu, Sekretaris PAL KOAP Papua Barat, Lewis Wanggai mengatakan, pada prinsipnya pertemuan ini untuk mengecek tindak lanjut aspirasi yang diserahkan ke BP3OKP Perwakilan Papua Barat.
Dijelaskan Wanggai, sesuai petunjuk dari BP3OKP, semua pihak harus bersinergi, baik BP3OKP, DPR Papua Barat, Pemprov Papua Barat, termasuk PAL KOAP Papua Barat.
“Kebetulan Gubernur Papua Barat baru tiba dan dilanjutkan dengan rapat paripurna. Setelah itu barulah semua berkoordinasi dan akan segera mengantarkan aspirasi ini ke Sekretariat Wakil Presiden,” jelas Wanggai keapda Tabura Pos, kemarin.
Ia menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal aspirasi tentang peninjauan kembali kebijakan efisiensi anggaran terhadap daerah yang memiliki kekhususan yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dijelaskan Wanggai, sejumlah anggaran yang terkena kebijakan efisiensi anggaran memiliki batas waktu. Jika batas waktu anggaran itu lewat dari batas waktu yang ditentukan, anggaran itu akan dikembalikan ke pusat.
Menurutnya, jika aspirasi ini terlambat ditindaklanjuti juga maka sudah dipastikan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan di tahun ini.
“Karena aspirasi ini urgen, baik di tanah Papua juga di Papua Barat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan tetap kawal aspirasi ini agar aspirasi ini menjadi dasar bagi BP3OKP, DPR, Pemprov segera menindaklanjutinya ke pusat,” tandas Wanggai. [FSM-R1]
