Manokwari, TP – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Barat, Dr. Mulyadi Djaya berharap efisiensi anggaran tidak mengganggu sektor pendidikan karena bisa berdampak pada pengembangan sumber daya manusia dan hilangnya generasi masa depan.
Mulyadi menjelaskan bahwa saat ini kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2024, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten kini sudah kembali ke daerah masing-masing usai mengikuti pelantikan di Jakarta dan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama beberapa hari lalu.
Dengan demikian para kepala daerah tersebut diharapkan dapat segera bekerja mensejahterakan rakyat sebagaimana program-program yang dijanjikan selama masa kampanye lalu.
Dengan terpilihnya kepala daerah definitif maka diharapkan pemerintah kedepan bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Pemerintah daerah harus segera bekerja lebih intensif lagi menyelesaikan apa yang belum diselesaikan terutama memberikan perhatian penuh di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sekarang kita sudah ada kepala daerah definitif, terutama untuk Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani karena ini periode kedua maka beliau lebih intensif lagi untuk memperbaiki apa yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya terutama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Mulyadi kepada Tabura Pos di Wosi Manokwari, Rabu (05/03).
Peningkatan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini dan satu-satunya jalan paling strategis yaitu melalui pendidikan.
Pemerintah perlu meningkatkan mutu pendidikan baik itu fasilitas, guru maupun pelayanan pada masyarakat, terutama pendidikan tingkat dasar, mulai dari SD, SMP, dan SMA.
“Ini penting karena dari pendidikan dasar inilah yang akan membekali siswa itu menuju jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Di wilayah Papua terutama di Papua Barat harus diakui jika mutu pendidikan dasar menengah dan atas itu masih relatif rendah mutunya. Terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan atau pedalaman.
Seperti diketahui bahwa tahun ini pemerintah pusat melakukan upaya efisiensi anggaran baik itu APBN maupun APBD. Meskipun begitu diharapkan upaya ini tidak mengganggu sektor pendidikan.
“Kalau fisik kemudian belanja rutin pegawai atau perjalanan dinas pegawai itu mungkin bisa diefisiensikan tapi kalau pengembangan SDM itu saya kira tidak bisa diefisiensikan. Karena ketika diefisiensikan misalnya memberhentikan beasiswa kepada mahasiswa maka di situlah berhentinya pengembangan SDM itu sendiri karena dampaknya kita akan kehilangan generasi masa depan kalau dihentikan,” terangnya.
Mulyadi melanjutkan, oleh sebab itu pemerintah daerah ke depan harus memperioritaskan sektor pendidikan kemudian disusul sektor kesehatan dan ekonomi rakyat.
“Tiga hal itu harus benar-benar fokus diselesaikan oleh kepala daerah ke depan,” pungkasnya. [AND-R6]
