Manokwari, TP – Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segara berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) maupun instansi teknis sebelum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten se Papua Barat.
Ketua Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Arius Mofu mengungkapkan, sejuah ini BGN secara resmi belum berkomunikasi dengan pemda maupun instansi teknis terkait pelaksanaan program MGB.
Dikatakan Mofu, belum ada pemberitahuan resmi dari Badan Gizi Nasional kepada pemda maupun instansi teknis yang memiliki satuan pendidikan di kabupaten se Papua Barat.
“Bagian inilah yang kami harapkan BGN menyurat atau berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Yang punya sekolah-sekolah adalah dinas pendidikan, maka program ini harus disinkronkan dengan dinas,” kata Mofu kepada wartawan di kantor BP3OKP Papua Barat, Selasa (4/3/2025).
Pasalnya, ungkap Mofu, ada beberapa temuan saat pelaksanaan program MBG misalnya seperti di Manokwari Selatan (Mansel). MBG ini ditemukan sudah basih, tidak sesuai atau hanya satu menu saja ayam saja, lalu ada daging ayam beku ketika dimasak dalamnya masih mentah.
“Inilah contoh di salah satu kabupaten di Papua Barat, sekali lagi, BGN segara berkoordinasi dengan dinas terkait agar dapat menghilangkan kesan ‘proyek’ tapi tidak sesuai target,” terang Mofu.
Disamping itu, tambah Mofu, SMA Negari 1 Manokwari seharusnya tidak boleh mendapatkan program MBG ini, program ini harusnya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang layak.
“Ya, mungkin ini karena percobaan jadi, tidak apa. Namun, kedepan harus ada tepat sasaran. Kami akan berkoordinasi dengan BGN. Dari Kodam hanya berkaitan dengan tenaga dan lainnya, terkait administrasi langsung dengan BGN,” tandas Mofu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Mahmud La Biru mengatakan, di Fakfak program MBG cukup bagi baik diterima oleh peserta didik dan masyarakat.
Hanya saja, ungkap La Biru, manajemennya perlu diatur dengan baik. Sebab, sekolah menjadi objek, maka harus dikoordinasikan dengan baik kepada pihaknya di Dinas Pendidikan.
“Ini bicara soal manajemennya, koordinasikan sehingga dalam proses pemberian MBG. Namanya bergizi, maka untuk anak itu nomor 1. Tapi, mungkin karena baru berjalan sehingga belum dikoordinasikan dengan baik,” terang La Biru kepada wartawan di Kantor Perwakilan BP3OKP Papua Barat, belum lama ini.
Dulu, tambah La Biru, ada program yang sama tetapi disebut dengan program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS). Tapi, sekarang program itu hilang dan dilakukan dengan program MBG.
“Sekarang tinggal manajemennya diatur dengan baik, agar semua undur di bawah dapat terlibat. Ini makan, kalau salah berarti hal negative bisa terjadi, jadi perlu diatur dengan baik, kader gizinya bagaimana, pengelolaannya bagaimana,” terangnya.
Disinggung apakah sudah ada koordinasi dari BGN dengan Dinas Pendidikan, ungkap La Biru, di Fakfak belum ada koordinasi. Tapi, mungkin ini baru pertama, tetapi tidak hanya di Fakfak saja tapi di kabupaten lain juga di Papua Barat.
“Program ini menjadi kebutuhan, kami sifatnya memberikan dukungan sepenuhnya agar program ini dapat berjalan baik. Kami sarankan agar program ini dapat dibenahi kembali agar semua unsur dapat terlibat,” tandas La Biru. [FSM-R5]
