Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat segera membentuk Tim Optimalisasi Potensi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Papua Barat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat, M. Bachri Yasin membenarkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk Tim Optimalisasi Potensi Daerah yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Dikatakannya, tim ini akan di-SK-kan oleh Gubernur Papua Barat untuk menggali atau mengoptimalkan potensi daerah.
“Tim Optimalisasi Potensi Daerah ini untuk menerjemahkan Instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat saat melaksanakan rapat perdana bersama pimpinan OPD di Papua Barat, kemarin, di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat,” kata Bachri kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Kamis (13/3/2025).
Dijelaskannya, Papua Barat memiliki potensi-potensi sumber daya alam (SDA) luar biasa, tetapi belum dioptimalkan secara maksimal, sehingga instruksi ini harus segera diterjemahkan.
Untuk itu, kata dia, secara inplisit Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat memerintahkan pihaknya mengkoordinir OPD-OPD teknis untuk menggali potensi PAD, sehingga OPD tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran dan realisasi belanja, tetapi OPD teknis bisa berkontribusi terhadap PAD. “Inilah yang menjadi konsentrasinya,” jelas Bachri.
Ia menjelaskan, optimalisasi potensi daerah bukan saja untuk menyikapi adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, tetapi jauh sebelumnya, dengan pemekaran daerah, sebagian aset Papua Barat harus dialihkan ke Pemprov Papua Barat Daya, maka otomatis berdampak terhadap PAD Papua Barat.
“Ke depan kita akan menggerakkan OPD untuk memaksimalkan pendapatan. Kita tahu, sebelum refocusing dan terbitnya DOB, khususnya Papua Barat Daya, berpengaruh terhadap pendapatan kita dari dana transfer ke daerah (TKD) berkurang,” ungkapnya.
Sedangkan dari sisi PAD, jelas Bachri, potensi Papua Barat akan terbagi dan hampir sekitar 55 persen potensi PAD Papua Barat sudah berada di wilayah Papua Barat Daya.
“Nah, kita mengelola sisa dari 45 persen yang ada. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita sendiri untuk memaksimalkan dan menerjemahkan instruksi pimpinan,” kata dia.
Ditanya apakah ada target PAD yang diberikan dalam rapat ini, Bachri menjelaskan, secara khusus, tidak ada target yang diberikan, tetapi minimal dari anggaran sekitar Rp. 200 miliar lebih, tetap untuk pekerjaan dan program serta visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampaye, tetap dilaksanakan meski ada refocusing.
“Jadi, begitu pimpinan memberikan instruksi atau sampaikan 1 kata, maka kita harus bisa menerjemahkan dalam 1.000 kata. Ya, minimal ada yang kita buat, jangan sampai di potensi anggaran Rp. 230 miliar, baru kita hanya diam saja, tapi kita harus menggali berapa pun hasilnya harus tetap dihargai,” tukasnya.
Lanjut Kepala Bapenda, sudah ada beberapa OPD yang telah bergerak menggali potensi daerah, seperti Dinas Kehutanan terkait hasil hutan, baik dari hasil pengelolaan hutan maupun pengelolaan non hasil hutan.
Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dimana seperti diketahui bahwa Papua Barat lagi marak penambangan emas.
“Perlu dikaji dan segera mengupayakan untuk perizinannya dari sektor pertambangan rakyat, dimana kawasan yang saat ini dikelola adalah hutan lindungan, termasuk jatah Pemprov terkait pengelolaan sisa gas dari BP Tangguh,” katanya.
Dirinya optimis jika potensi-potensi ini dapat segera dimaksimalkan, paling tidak dapat menjadi sumber dana lain yang bisa menjadi alternative dalam pengelolaan pembangunan, demikian juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Hukum, dan beberapa OPD teknis lain.
“Untuk itu, dirinya berharap peran aktif dari OPD-OPD teknis untuk bersama-sama berkoordinasi dalam rangka optimalisasi potensi daerah yang ada sebagai sumber pendapatan daerah,” pungkas Bachri. [FSM-R1]
