Manokwari, TP – Koalisi Partai Politik (Parpol) pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan- Mohammad Lakotani tidak punya kewenangan, apalagi sampai mengintervensi penentuan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III di lingkup pemprov Papua Barat.
“Tugas partai politik sudah selesai yakni, mengusung dan mengkampanyekan hingga pasangan Dominggus Mandacan- Mohammad Lakotani (Doamu) dapat menang melawan kotak kosong,” kata Ketua Koalisi Parpol pasangan Doamu, Markus Waran kepada Tabura Pos di Bily Jaya Hotel Manokari, Sabtu (15/3) petang.
Mantan Bupati Manokwari Selatan ini menegaskan, keputusan untuk melakukan rotasi, mutasi dan pergantian pejabat dilingkup pemprov Papua Barat sepenuhnya hak prerogatif dari Gubernur Papua Barat. Meski demikian, Waran menyarankan Gubernur Papua Barat untuk merajut suku-suku dengan memperhatikan saran dan usulan Suku -suku Nusantara.
“Kita hanya sebatas memberikan saran dan masukan saja. Entah nanti diganti atau masih tetap karena kinerjanya dinilai baik, sepenuhnya kapasitas dan kewenangan gubernur,” ucap Ketua DPD Perjuangan Papua Barat itu seraya mengingatkan agar Gubernur cermat melihat setiap orang yang akan ditunjuk menduduki jabatan dilingkup pemprov Papua Barat.
Menurut Waran kehati-hatian dalam penentuan pejabat eselon II dan III dilingkup pemprov Papua Barat sangatlah penting guna membantu dan mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penjabaran serta pelaksanaan Visi – Misi lima tahun kedepan.
Dalam periode kedua ini, Waran berharap juga Dominggus Mandacan dapat meninggalkan suatu legacy (warisan) hingga akhir jabatan tahun 2030 yang dapat diabadikan dengan nama Dominggus Mandacan. Contohnya, stadion dan bangunan fisik lainnya. Mantan Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi meninggalkan Gedung Kantor Gubernur.
“Kalau pelayanan sosial, kemasyarakat dan pembinaan organisasi dalam kepemimpinan bapak Dominggus Mandacan sudah ok, sangat luar biasa, itu harus diakui. Tapi legacy apa yang harus ditinggalkan bapak Dominggus Mandacan selama memimpin provinsi ini juga perlu dipikirkan seperti, stadion atau gedung yang dapat menampung umat saat perayaan HUT Pekabaran Injil di Pulau Mansinam,” terang Waran.
Waran meyakini bahwa Dominggus Mandacan tidak akan menunjuk pimpinan OPD dilingkup pemprov Papua Barat didasari ‘balas budi’. “ Saya yakin bapak Dominggus tidak akan menunjuk orang karena ingin balas budi. Mungkin ditingkat nasional penunjukan pejabat seperti itu bisa saja terjadi, tapi Dominggus Mandacan seorang pamong yang tahu menempatkan orang tepat diposisinya. Pastinya, pejabat itu harus kompoten dan memiliki kompetensi serta memenuhi syarat kepangkatan,” pungkas Waran. [K&K-R2]
