Ransiki, TP – Fokus Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, S.IP dan Mesakh Inyomusi, SE, M.Si, pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan kedisiplinan pegawai baik PNS, PPPK dan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) terus ditunjukkan.
Wakil Bupati Mansel, Mesakh Inyomusi mengatakan, untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kedisiplinan pegawai di Lingkungan Pemkab Mansel, sidak ke OPD, Distrik, fasilitas kesehatan yakni Puskesmas dan fasilitas pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA/SMK, masih akan terus dilakukan dalam program 100 hari kerja.
“OPD yang belum kita datangi, siap-siap, kami (Bupati-Wakil Bupati) akan turun melakukan sidak, termasuk Puskesmas dan Sekolah, yang belum mendapatkan giliran,” ucap Wakil Bupati Meskah kepada wartawan usai memimpin apel gabungan OPD di Halaman Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Senin (17/3) lalu.
Menurut dia, pointnya masih sama, sidak dilakukan untuk melihat secara langsung kehadiran pegawai baik PNS, PPPK dan tenaga honorer di lingkungan kerja masing-masing OPD dan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk itu, pimpinan daerah sangat komitmen tenaga honorer yang malas masuk kantor dan kembangkan terhadap perintah Pimpinan Daerah sudah pasti akan dikeluarkan, jika dia ASN pasti akan diberikan teguran keras. Sebaliknya jika Pimpinan OPD yang tidak serius bekerja dan tidak mendukung kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati, maka harus siap untuk diganti.
“Kita punya tenaga honorer jumlahnya terlalu banyak, jadi kita akan kurangi sedikit dengan memberhentikan tenaga honorer yang malas-malas. Kita tidak main-main dengan hal kedisiplinan pegawai, kita serius dan tegas,” ujar dia.
Mantan Sekretaris DPRK Mansel ini mengungkapkan, setelah mengawali sidak di Minggu kerja pertama tentu ada hal penting yang harus mendapat perhatian serius Pimpinan Daerah, yakni pengisian jabatan fungsional di OPD yang masih kekosongan pejabat eselon III dan IV, termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah.
Untuk itu, sekali lagi dia menegaskan, kepada pimpinan OPD yang tidak serius memperhatikan persoalan ini, pasti akan di ganti dengan pejabat lain yang lebih peduli dengan lingkungan kerjanya sendiri, sesuai dengan keputusan Bupati. [BOM-R4]
