Ransiki, TP – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) mulai mendapat soroton pihak legislatif juga eksekutif.
Kepada wartawan, Rabu (26/3). Ketua Fraksi Mansel Maju Bersama DPRK Mansel, Yanto Mandacan mengatakan, di satu sisi program MBG memang baik karena mampu meningkatkan semangat belajar dari pada siswa, sekaligus meringankan beban orang tua agar tidak lagi memberi uang jajan kepada anak.
Namun, di sisi lain, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Mansel perlu dilakukan evaluasi khususnya terhadap data siswa dari Sekolah yang mendapatkan jatah MBG, sehingga ada pemerataan untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Mansel.
Politisi Perindo yang juga Anggota Komisi A DPRK Mansel ini pun meminta, program MBG harusnya di sasarankan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah pinggiran kota yang kehidupan ekonomi orang tuanya sulit, sebab kebanyakan di sekolah-sekolah yang ada dalam kota, Rata-rata siswanya berasal dari kehidupan keluarga yang mampu.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar menyangkan, sikap pejabat pelaksana MBG dari BGN di Kabupaten Mansel, yang berjalan tanpa melakukan koordinasi dengan pihaknya.
Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tentu dia harus mengetahui dengan pasti kondisi dapur untuk memasak dan gudang untuk menyimpan bahan makanan, guna memastikan bahwa kondisinya sudah sesuai dengan standar kesehatan dan standar gizi untuk makanan yang di sajikan.
“Kalau ada instruksi langsung dari bapak Bupati, saya akan turun sidak itu gudang BGN, untuk memastikan bagaimana mereka menyimpan bahan makan apakah sudah sesuai standar gizi, kelayakan dapur dan bagaimana mereka membuang sisa makan atau air cucian bahan makanan,” kata Butarbutar kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Lanjut dia, semua yang dikerjakan BGN mulai dari gudang untuk menyimpan bahan makanan, dapur untuk memproduksi bahan makanan dan cara pengemasan makanan harus sesuai dengan standar kesehatan atau SOP.
Salain itu, kelayakan makanan untuk dikonsumsi harusnya diperiksa oleh ahli gizi dari pihak dinas kesehatan, jika bapak Bupati memberikan lampu hijau ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan program MBG secara langsung.
Ia mengungkapkan, dari pada program MBG dikelola pihak Yayasan yang tidak diketahui pasti seperti apa pengolahan bahan makan dan pengemasan-nya, disarankan BGN langsung memberikan tanggungjawab program tersebut ke pihak sekolah sehingga lebih efektif pengelolaannya dan lebih terjamin standar gizinya, daripada urusannya ribet dan tumpang tindih.
Untuk itu, dia mengingatkan, kepada pihak Yayasan yang mengelolaw program MBG supaya memperhatikan standar gizi dan menyediakan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah di Kabupaten Mansel, sebab pihaknya akan melakukan pemantauan.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mansel, Agus Mandacan, juga menyangkan sikap pihak penyelenggara MBG, dalam hal ini BGN dan Yayasan yang melaksanakan program MBG di wilayah kerjanya tetap tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab utama dari sekolah.
Dia menyatakan, pihak BGN atau Yayasan penyelenggara selama ini juga tidak pernah meminta data dari Dinas Pendidikan terkait jumlah siswa di Kabupaten Mansel yang harus mendapatkan sentuhan program MBG.
Sebaliknya, data yang digunakan pihak BGN dan Yayasan untuk menjalankan program MBG bagi sekolah-sekolah di Oransbari dan Ransiki, bukan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mansel.
“Yang kami tahu jumlah siswa di Mansel yang diberikan makan bergizi gratis sekitar 3.000-an siswa, tersebar di Distrik Oransbari dan Ransiki. Datanya dari mana yang jelas bukan dari kami,” ucap Mandacan.
Ia mengungkapkan, jika dibandingkan dengan jumlah siswa jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK di Kabupaten Mansel yang jumlahnya mencapai 9.015 orang, maka jumlah yang terkafer MBG dari BGN saat ini belum memenuhi harapan, karena masih ada sekitar 6.000-an siswa yang belum terlayani program MBG.
Ditanya mengapa program MBG tidak menyentuh sekolah pinggiran tetapi hanya sekolah-sekolah di tengah kota, dia mengakui, mungkin karena masih percobaan sehingga program MBG baru disasar kepada sekolah-sekolah yang ada di tengah kota dengan target sementara 3.500 siswa, kedepan akan ditingkatkan menjadi 6.000 siswa.
Sepaham dengan apa yang dikatakan Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mansel, Agus Mandacan, juga menginginkan program MBG lebih baik dikelola langsung di masjid sekolah, dibandingkan harus ditangani pihak Yayasan.
“Kalau pihak sekolah yang ambil alih tanggungjawab ini secara langsung, pasti mereka (Sekolah) siapkan dapur yang bersih dan sehat, serta menyajikan makanan yang memenuhi standar gizi, masih hangat dan layak di konsumsi. Kalau pihak ketiga yang siapkan, banyak hal yang kita khawatirkan,” pungkas dia. [BOM]
