Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya (PBD) diminta untuk menyelenggarakan emerintahan di Distrik Fef.
Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua Barat, Amus Atkana. Sebab, kata Atkana, pihaknya mendapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi dari Pemkab Tambrauw di Kota Sorong.
Dikatakan Atkana, dari laporan tersebut, Pemkab Tambrauw beralasan bahwa pelaksanaan pemerintahan dilakukan di Kota Sorong karena tidak didukung infrastruktur jaringan internet yang memadai.
“Fef sebagai pusat pemeritahan, harus dimanfaatkan Pemkab Tambrauw. Tidak boleh Fef tinggal sunyi dan senyap, terus pemerintahan dibawa ke Sorong atau dikerjakan di kota lain. Tidak boleh,” ujar Atkana kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Menurutnya, sesuai prinsip administrasi jika penyelenggaraan pemerintahan dilangsungkan di kota lain, masuk dalam kategori maladministrasi.
“Menghadirkan administrasi daerah atau negara di tempat lain sudah maladminstrasi. Jadi, sekali lagi, tidak boleh. Apalagi tinggal dalam waktu yang lama,” tukasnya.
Selaku Kepala Perwakilan ORI Papua Barat dan Papua Barat Daya, dirinya meminta agar kabupaten yang masih menghadirkan administrasi pemerintahan di daerah lain segera dikembalikan ke ibu kota kabupaten tersebut.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf) yang berkomitmen dan meminta jajarannya tidak lagi berkantor di Kabupaten Manokwari.
Namun, ia menambahkan, semua harus kembali ke Pegaf, infrastruktur dan sarana maupun prasarana pemerintahan yang ada di Pegaf harus difungsikan atau dimaksimalkan untuk menunjang kinerja pemerintahan.
“Saya apresiasi dan patut untuk kita dukung. Ini merupakan langkah terobosan yang baik dan terus didorong dan dari situlah persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” jelas Atkana.
Namun, ia menambahkan, jika semua mencari zona nyaman di tempat lain, kapan ada peningkatan atau perubahan di wilayah tersebut.
“Sekali lagi, proses administrasi pemerintahan yang terjadi di luar ibu kota kabupaten adalah maladminstrasi,” tandas Atkana. [FSM-R1]
