Manokwari, TP – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Papua Barat berupaya mendorong meningkatkan pariwisata dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Dengan peningkatan sektor pariwisata di Papua Barat, diharapkan membawa dampak positif terhadap daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD).
Plt. Kepala Disbudpar Provinsi Papua Barat, Yakobus Basongan mengatakan, dengan pengelolaan sektor pariwisata bisa menurunkan angka kemiskinan.
“Inilah yang utama. Dampak yang ingin dilihat di masyarakat dari pengelolaan destinasi pariwisata adalah penurunan kemiskinan dari sektor ini. kalau tidak ada dampak positif bagi masyarakat, untuk apa kita melakukan pengelolaan pariwisata, percuma,” kata Basongan kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Dikatakannya, lebih baik mereka menjadi petani atau nelayan yang bisa berdampak terhadap pendapatannya. Ia menambahkan, dengan pengelolaan destinasi pariwisata ini, mungkin masyarakat bisa mengubah pola hidup dan meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga otomatis ada peningkatan.
Untuk itu, ungkap Basongan, ke depan, Disbudpar akan banyak membangun kerja sama atau MoU bersama kabupaten di wilayah Papua Barat, khususnya dengan pihak yang memiliki kawasan atau hak ulayat, seperti lembaga adat dan sebagainya.
Menurut Basongan, kawasan-kawasan itu milik masyarakat adat. “Kita tidak bisa menabrak meski pemerintah kabupaten mengklaim bahwa itu adalah wilayah mereka, tetapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan, destinasi wisata Gunung Botak di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) merupakan tempat yang sangat strategis dengan pemandangan dan keindahan alamnya.
Sayangnya, kata dia, sampai sekarang Pemkab Mansel belum bisa mengelola potensi itu dengan baik, karena potensinya merupakan hak ulayat dari masyarakat adat.
“Harusnya ketika kita dari pemerintah mau masuk, bicara dulu dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Kita siapkan sarana dan prasarana, baru dibicarakan pembagian keuntungan, untuk pemkab berapa persen, pemprov berapa persen dan masyarakat adat berapa persen, dibagikan,” jelas Basongan.
Namun, ia menambahkan, jika ada investor yang mau masuk untuk berinvestasi, dipersilakan, tetapi perlu ada pembicaraan dengan masyarakat pemilik hak ulayat sampai tuntas.
“Kalau tidak, ya tidak bisa. Prinsipnya, kita ingin agar destinasi wisata di Papua Barat maju dan membawa dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” pungkas Basongan. [FSM-R1]
