*Direktur RSUD Provinsi: Kalau mau dibayarkan full, berikan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat dan tidak boleh praktek di tempat lain*
Manokwari, TP – Sejumlah dokter dari RSUD Provinsi Papua Barat dikabarkan menemui Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk mengeluhkan keterlambatan penerimaan hak berupa tunjangan medis akibat efisiensi anggaran.
Gubernur mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti keluhan tersebut dan berkomitmen untuk mencari pos anggaran lain guna membayar para dokter ini.
“Mungkin hari ini atau besok, saya akan cek kembali ke Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Kepala BPKAD sejauhmana hasil pertemuan ini, siap untuk ditindaklanjuti,” tandas Mandacan kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).
Secara terpisah, Direktur RSUD Provinsi Papua Barat, dr. Arnold Tiniap menegaskan, pihaknya sudah menyelesaikan hak para dokter, karena itu melekat pada gaji dan gaji para dokter sudah diselesaikan.
“Sebenarnya kami hanya terlambat membayar jasa medis, karena pembayaran jasa medis bersumber dari pemasukkan klaim BPJS, tetapi sebelum Lebaran sudah kami tuntaskan,” klaim Tiniap yang dikonfirmasi Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (9/4/2025).
Dikatakannya, terkadang ketika ada informasi seperti keterlambatan jasa medis di internal rumah sakit, mereka tidak mengonfirmasi ke dirinya, tetapi langsung ditanyakan keluar. “Kadang ada orang tertentu yang mungkin butuh perhatian,” ujarnya.
Tiniap menyebut, ada hal yang sebenarnya dituntut lebih dan tidak rasional dengan kinerja yang masih rendah.
“Kadang-kadang saya sampaikan, mari kita bekerja dulu, jangan sedikit-sedikit menuntut hak. Itulah prinsip dasar manusia. Kita kerja sedikit, tetapi menuntut banyak,” tukas Direktur RSUD Provinsi Papua Barat ini.
Tiniap mengatakan, sebagai seorang manajerial, dirinya dituntut bisa melihat keseimbangan, berapa persen anggaran yang dipakai untuk pengembangan pelayanan dan berapa persen anggaran untuk jasa.
“Di mana-mana seperti itu. Kita kerja baik dulu. Jangan sedikit-sedikit bicara tanpa argumentasi yang menjadi dasar untuk membayar mereka sekian-sekian. Sebelum saya mengambil keputusan, sudah bandingkan dengan rumah sakit yang ada di wilayah Papua Barat, baik RSUD Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana,” rinci Tiniap.
Ia membeberkan, selain melakukan perbandingan, dirinya juga melihat kajian-kajian serta regulasi kesehatan, harus dibayarkan dengan nilai sekian.
Diakuinya, sebenarnya kemarin, pihaknya menurunkan insentif dokter di RSUD Provinsi Papua Barat berdasarkan kajian dan regulasi kesehatan yang ada, sedangkan insentif dokter telah dibayarkan sejak Januari, Februari, dan Maret 2025.
“Terus apa yang belum dibayarkan, baik insentif yang bersumber dari APBD dan jasa yang bersumber dari pendapatan. Semua sudah dibayarkan. Secara pribadi dan sebagai anak Papua, juga diberikan kepercayaan untuk membuat pelayanan kesehatan itu baik. Marilah kita bekerja dengan hati dan jangan terlalu banyak menuntut. Kerja sedikit, banyak menuntut, itu mental yang tidak baik,” tandas Tiniap.
Dikatakan Direktur RSUD ini, bila perlu, ke depan dirinya akan membuat penjelasan secara tertulis, kira-kira mereka yang berbicara keluar atau melapor ke pimpinan ini mempunyai argumentasi atau tidak.
“Gaji dan insentif itu rutin. Pembayaran dilakukan saat bulan berjalan. Misalnya Januari diselesaikan Februari, Februari diselesaikan Maret. Kemarin, Maret sebelum akhir bulan, kita sudah selesaikan. Sebenarnya dibayarkan April, tapi karena Lebaran, maka dibayarkan tanggal 27 Maret. Hanya saja nilainya dikurangi karena dirasionalkan untuk dikembalikan ke situasi normal, seperti yang dialami beberapa rumah sakit lain dengan nilai wajar,” terang Tiniap.
Menurut Direktur RSUD, sejak awal pembukaan pelayanan di RSUD Provinsi Papua Barat saat masa pandemi Covid-19, pihaknya membayar jasa dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kerja dengan nilai yang begitu tinggi.
Sebab, ungkap Tiniap, saat awal pembukaan layanan, tidak ada yang mau bekerja di RSUD Provinsi Papua Barat, sehingga ditawarkan insentif sekian, tidak ada yang mau. Kemudian, insentif yang ditawarkan dinaikkan sekian sampai sebesar Rp. 95 juta untuk dokter spesialis, barulah mau bekerja pada saat itu, sehingga sekarang dilakukan rasionalisasi secara bertahap.
Sejak 2022, kata dia, diturunkan dari Rp. 95 juta menjadi Rp. 50 juta dan sejak memasuki 2025, diturunkan menjadi Rp. 35 juta, tetapi masih saja diprotes.
“Sedangkan kalau di RSUD Manokwari hanya mendapat Rp. 25 juta. Saat saya melakukan rapat dengan para dokter, mereka tidak memiliki argumentasi. Kita sudah rapat, tapi mereka tidak sampaikan ke saya alasan-alasan mereka, tetapi mereka memilih untuk melaporkan keluar,” sesal Tiniap.
Dirinya membeberkan, kalau diberikan insentif sebesar Rp. 50 juta, sama saja dengan para dokter di RSUD Teluk Wondama. Sebenarnya, tegas Tiniap, tidak tepat, karena Teluk Wondama adalah daerah dengan akses yang sulit dan para dokter di sana hanya berpraktek pada satu RSUD.
“Sedangkan para dokter yang ada di RSU Provinsi bisa praktek di tiga tempat. Ketika kami berikan insentif Rp. 35 juta, bisa jadi lebih besar dari nilai Rp. 50 juta di Teluk Wondama,” jelas Tiniap.
Tiniap mencontohkan, para dokter dari Teluk Wondama, ketika hendak ke Jakarta, mereka harus menempuh jalur laut atau jalur darat ke Manokwari, terlebih dahulu. Menurut dia, aspek-aspek ini dan aspek lain juga harus diperhitungkan sebelum dilakukan rasionalisasi secara bertahap sejak 2022 sampai memasuki 2025.
“Kalau jujur, mereka bekerja tidak full di RSU, hanya tiga hari seminggu. Hari lainnya di mana? Ini sesuatu yang harus dikoreksi juga oleh para dokter. Kalau mau dibayarkan full, berikan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat dan tidak boleh praktek di tempat lain. Jadi jangan mengeluh, kalau kita kasih tahu kekurangannya, kalian kelabakan,” kata Tiniap. [FSM-R1]
