Manokwari, TP –DPR Kabupaten (DPRK) Manokwari mendukung program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati yang saat ini sedang dilaksanakan Pemkab Manokwari.
“Kita sudah tahu bupati sudah mengeluarkan program 100 hari kerja. Kita (DPRK red) tentu mendukung itu,” kata Suriyati kepada wartawan di kantornya, Senin (14/4/2025).
Suriyati mengutarakan, peluncuran program 100 kerja bupati dan wakil bupati Manokwari bersamaan dengan efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.
Secara berjenjang, ungkap Suriyati, mau tidak mau efisiensi anggaran pun harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Manokwari dengan melakukan pergeseran.
“APBD 2025 sudah diketuk November 2024 sekitar Rp 1,4 triliun dan kalau dipotong oleh pusat sekitar Rp60 miliar bisa dibayangkan program-program yang sudah disusun pasti akan digeser,” jelasnya.
Atas pergeseran-pergeseran program dimaksud, kata Suriyati, DPRK Manokwari akan menggunakan fungsi
pengawasan akan memastikan bagian-bagian apa saja yang digeser dan program-program apa saja yang dimasukkan.
“Apakah program-program 100 kerja bupati ada tidak di dalam DPA itu bagian dari DPRK juga untuk mengetahui dan melakukan pengawasan,” terangnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan akan berkoordinasi dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Manokwari untuk menggelar hearing bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita ada empat pimpinan nanti saya akan komunikasikan dengan ketua untuk menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pergeseran-pergeseran,” tukasnya. [SDR-R4]
