Manokwari, TP – Kehadiran Provinsi Papua Barat kurang lebih 23 tahun, ternyata belum memberikan dampak besar terhadap perubahan wajah Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota.
“Pemprov Papua Barat ber-home base di Manokwari sudah 23 tahun. Pertanyaannya, 23 tahun ini dampak Provinsi ini untuk Manokwari apa? Saya pada forum ini bertanya, karena saya sebagai aktor yang memperjuangkan Provinsi di sini,” tanya Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat di Auditorium PKK Arfai, Manokwari, Rabu (23/4/2025).
Ia mengatakan, kehadiran Provinsi Papua Barat selama 23 tahun di Manokwari telah banyak dinikmati banyak orang dan membawa kesejahteraan dan perubahan.
Namun, ungkap dia, selama 23 tahun itu juga, kehadiran Provinsi Papua Barat belum memberikan dampak perubahan pembangunan di Manokwari.
Ia meyakini jika satu tahun ada satu proyek strategis yang dibangun di Manokwari sudah bisa mengubah wajah Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Saya minta satu tahun saja satu proyek strategis bangun di Manokwari. Kalau saya hitung-hitung, 23 tahun ini berarti sudah 23 proyek strategis dan sudah merubah wajah Manokwari,” ujar Indou.
Bupati juga meminta anggaran di Pemprov Papua Barat tidak terlalu banyak diplotkan untuk hibah, tetapi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa mengubah wajah Kabupaten Manokwari.
“Mohon maaf saya sampaikan ini, karena terlepas dari jabatan saya sebagai bupati, kami sebagai pelaku yang menghadirkan Provinsi ini,” tukas Indou.
Untuk mengubah wajah Kabupaten Manokwari, dirinya sudah membuat beberapa rekomendasi ke Pemprov Papua Barat, diantaranya meminta dukungan Pemprov untuk penguatan posisi strategis Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat berupa dukungan program, regulasi, dan bantuan keuangan.
Lanjut dia, ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan strategis dan program penataan ibu kota Provinsi Papua Barat antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua Barat, dan Pemkab Manokwari.
Selain itu, dukungan untuk pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Manokwari, khususnya replanting kelapa sawit, kopi dan kakao.
Kemudian, pembagian DBH Migas dalam rangka Otsus dan Otsus Infrastruktur agar mempertimbangkan Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
Dikatakannya, Manokwari memerlukan dukungan Pemprov untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur publik ibu kota Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan dukungan Pemprov untuk menyelesaikan RDTR Kota Manokwari dan RDTR Warpramasi serta dukungan untuk menyukseskan penataan daerah dan daerah bawahan di Kabupaten Manokwari.
Indou menambahkan, dirinya juga mengusulkan Bandara Rendani dijadikan urusan bersama yang dibiayai Pemprov dan pemda se-Papua Barat serta kerja sama pengembangan destinasi pariwsata prioritas di Provinsi Papua Barat. [SDR-R1]
