Sorong, TP – Politisi Partai Demokrat, Anneke Lieke Makatuuk dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fredrik F. A. Marlissa sah menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya periode 2024-2029. Pengambilan sumpah janji jabatan kedua pimpinan dewan tersebut berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, pada Rabu, (23/4/2025).
Pengangkatan unsur pimpin DPRP PBD tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2059 Tahun 2025 twrtanggal 8 April 2025. Adapun posisi Wakil Ketua DPRP PBD dijabat oleh Anneke Makatuuk, sementara jabatan Wakil Ketua II DPRP PBD diemban oleh Fredrik Marlissa.
Usai pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRP PBD, acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan palu sidang oleh Pimpina Sementara DPRP PBD, Henry A. G. Wairara kepada unsur pimpinan definitif.
Dalam pidato perdananya, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Barat Daya, Anneke mengungkspkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan acara pelantikan pimpinan DPRP PBD.
“Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota dewan dan partai politik, khususnya Partai Demokrat serta masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Pak Fredrik sebagai wakil ketua untuk mengemban amanah ini sebagai pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Anneke.
Dikatakan Anneke, jabatan ini bukan sekedar kehormatan melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan DPRP PBD sebagai lembaga legislatif yang kuat transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.
Melalui sambutan tersebut, Anneke juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara DPRP PBD selaku lembaga legislatif dengan Pemerintah Provinsi PBD selaku lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan pembangunan serta menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Diakui Anneke, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru masih memiliki berbagai tantangan yang sangat kompleks. Mulai dari isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, pemberdayaan masyarakat adat, hingga pelestarian lingkungan. Olehnya itu, DPRP PBD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Papua Barat Daya.
“Kami akan terus bekerja keras menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Saya percaya bahwa kemajuan Papua Barat Daya tidak bisa dicapai hanya dengan kerja satu pihak saja. Sehingga tentunya kami akan bekerja bersama dengan gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan cita-cita bersama,” kata Nike.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya juga memberikan ucapan selamat serta apresiasi kepada kedua unsur pimpinan DPRP PDB yang baru saja dilantik. Ia berharap dengan telah dilantuknya unsur pimpinan DPRP PBD, maka kolaborasi antar lembaga legislatif dan eksekutif dapat berjalan lancar dan seimbang sebagai penggerak roda pemerintahan.
Elkam menuturkan, sebagai mitra strategis Pemda, DPRP PBD juga tentu akan melaksanakan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan. Oleh karenanya, ia berberharap kemitraan antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin secara harmonis demi mewujudkan percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Perlu kita sadari bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi baru menghadapi banyak tantangan. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, konflik geopolitik, krisis iklim, ketidakpastian ekonomi global serta dinamika sosial yang kompleks menjadi tantangan nyata yang turut berdampak bagi Indonesia hingga ke daerah-daerah. Oleh karena kehadiran unsur pimpinan lembaga legislatif ini sangatlah penting dan strategis. Kita dituntut untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta bersatu dalam semangat menghadirkan solusi dalam mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian itu,” terang Elkam.
Akhir kata, ia menuturkan bahwa momentum bersejarah tersebut harus dijadikan sebagai awal untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih adil dan lebih lebih tangguh menghadapi masa depan. (CR24)
