Merauke, PSP – DPR Provinsi Papua Selatan menyoroti rendahnya penyerapan anggaran oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar baru-baru ini.
Wakil Ketua II DPR Papua Selatan, Victor Ohoiwutun, S.Sos, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyerapan anggaran dinas tersebut hingga tahun 2024 baru mencapai 65,47 persen atau sekitar Rp 40 miliar lebih.
“Kalau berbicara kinerja daya serap di Dinas Kesehatan, ini perlu dievaluasi. Minimal, silva-nya kalau bisa nol, ya puji Tuhan,” kata Victor di ruang rapat DPR, Kamis (24/4).
Misalnya dana belanja alat kesehatan untuk penyakit kandungan yang mencapai hampir Rp 2 miliar, namun tidak digunakan sama sekali alias dengan realisasi nol persen.
Victor menegaskan bahwa dana tersebut bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) dan menjadi perhatian serius pihak legislatif.
“Ini dana otsus, maka ini akan menjadi catatan kami,” kata dia.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi penggunaan anggaran untuk pelayanan penyakit menular dan tidak menular yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 miliar, namun baru terserap sekitar Rp 500 juta.
Victor juga menyuarakan pentingnya perhatian terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ), yang menurutnya ditemukan di beberapa kabupaten seperti Mappi, Merauke, Boven Digoel, dan Asmat. “Kami harap anggaran yang ada ini bisa dipergunakan untuk itu, walaupun sebenarnya hal itu bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi, tapi kabupaten,” pungkasnya. [ERS-NAL/ papuaselatanpos.com]
