Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, Asosiasi Gubernur se Tanah Papua Barat bersepakat mengembalikan kewenangan SMA dan SMK ketingkat provinsi.
Kesepakatan ini, kata Mandacan, telah dibicarakan dalam pertemuan Asosiasi Gubernur se Tanah Papua yang berlangsung di Nabire, Provinsi Papua Tangah, belum lama ini.
Dikatakan Mandacan, secara nasional kewenangan SMA dan SMK berada ditingkat provinsi. Sedangkan, di Tanah Papua kewenangan SMA dan SMK diturunkan ke kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021.
“Hari ini, kita ada pertemuan bersama PGRI Papua Barat dan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se Papua Barat. Hal ini akan kita jelaskan kepada mereka,” kata Mandacan kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (2/5/2025).
Dijelaskan Mandacan, berdasarkan keputusan tersebut, 6 Gubernur se Tanah Papua akan dibawa ke presiden, DPR-RI tetapi juga kementerian pendidikan dan lembaga terkait.
“Sehingga, mereka pusat dapat meninjau kembali PP 106 Tahun 2021. Agar kewenangan SMA dan SMK dapat dikembalikan ke tingkat provinsi sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia,” tandas Mandacan.
Sementara itu, Koordinator MKKS Provinsi Papua Barat, Regina Wutoy mengatakan, aspirasi yang disampaikan pihaknya terkait pengembalian kewenangan SMA dan SMK merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Papua Barat.
“Kami tinggal menunggu dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Mungkin hanya sebatas itu saja,” singkat Wutoy kepada Tabura Pos usai menghadiri upacara Hardinas Tahun 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat.
Sesuai catatan Tabura Pos, Koordinasi BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan, aspirasi pengembalian kewenangan SMA dan SMK ke tingkat provinsi ini juga sudah dibahas dalam rapat kerja (raker) Asosiasi Gubernur se Tanah Papua dan 6 BP3OKP, di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/4/2025).
Menurutnya, jika kewenangan ini dapat dikembalikan ke tingkat provinsi, maka dirinya percaya semuanya dapat kembali berjalan lancar.
“Target kita untuk membina dan membimbing generasi-generasi Papua yang benar-benar membutuhkan biaya, kalau di kabupaten memang berat sekali. Intinya, ada sudah ada komitmen dari 6 gubernur dan 6 BP3OKP untuk menindaklanjuti aspirasi ini,” tandas Manibuy. [FSM]
