Manokwari, TP – Pemerhati Pendidikan di Manokwari, Theresia Ngutra menyebutkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah, bukan hanya mewujudkan pendidikan yang berkualitas tapi juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
Theresia menjelaskan, tema peringatan Hardiknas Tahun 2025 adalah Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua.
Tema ini sangat menarik karena dirinya percaya semesta pasti mendukung hal-hal yang baik dan pendidikan yang bermutu itu harus.
Seperti diketahui pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam amanat Pasal 31 menyebutkan pemerintah wajib membiayai.
Namun kenyataannya, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini masih banyak warga negara yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan di sekolah formal, banyak ditemukan anak-anak putus sekolah, dan sebagainya.
Pendidikan menjadi tanggungjawab utama negara dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Terutama keluarga dan orang tua harus bisa menanamkan dalam diri anak pentingnya pendidikan.
“Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas dan diuraikan lebih rinci lagi dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional,” jelas Theresia kepada Tabura Pos di Unipa Manokwari, Jumat (02/05).
Theresia melanjutkan, sesuai amanat Undang-undang banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan mendasar yang dihadapi selama ini yang menyebabkan banyak warga negara tidak bersekolah dan anak-anak putus sekolah.
Pertama masalah biaya. Meskipun pemerintah disebut telah mencanangkan pendidikan gratis namun faktanya di lapangan tetap ada pungutan atau biaya yang harus dikeluarkan baik itu di sekolah swasta maupun sekolah negeri.
Artinya pencanangan pendidikan gratis belum terealisasi secara baik dan berdampak pada masyarakat yang perekonomiannya kurang baik.
Buktinya banyak anak-anak tidak bersekolah karena salah satu faktornya tidak mempunyai biaya, terutama di wilayah Papua. Orang tua tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah formal dan akhirnya mereka memilih untuk tidak sekolah.
Kedua, masalah sarana dan prasarana. Pemerintah sudah berupaya menyediakan sarana dan prasarana, gedung sekolah dibangun dengan berbagai fasilitas. Namun faktanya pemerataan pendidikan itu tidak berjalan dengan baik karena ada sekolah yang dibangun akan tetapi siswanya tidak ada.
Sedangkan ada satu daerah yang jumlah penduduknya banyak akan tetapi ditempat itu tidak tersedia bangunan sekolah. Akhirnya karena akses sekolah yang jauh anak-anak akhirnya tinggal dirumah dan tidak sekolah.
Mengenai pemerataan pendidikan, pemerintah perlu perencanaan dan pemetaan yang baik, sekolah dibangun didaerah dimana jumlah pendudukanya banyak karena jarak rumah ke sekolah juga sangat berpengaruh pada biaya.
Ketiga, faktor keluarga, ditemukan masih banyak orang tua yang tidak paham betapa pentingnya pendidikan. Sehingga orang tua lebih memilih membiarkan anak-anaknya untuk pergi berkebun agar bisa menghasilkan uang.
“Khusus di Manokwari masih banyak ditemukan anak sekolah namun ikut berjualan hingga larut malam. Meskipun itu baik untuk membantu keluarga namun berdampak pada masa depan mereka.
“Itu beberapa masalah mendasar dan menjadi tantangan pemerintah yang perlu diatasi,” jelasnya.
Theresia menyarankan kepada pemerintah agar rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah-daerah pelosok desa yang sudah dibangun sekolah.
Pemerintah juga diminta untuk menjadikan masalah pendidikan sebagai perioritas utama dan semua program yang telah di canangkan dan direncanakan harus dilaksanakan.
“Kita punya tujuan dan cita-cita. Tapi kalau semua hanya bicara saja yang bagus dan realisasinya tidak ada sama saja,” ungkapnya.
Pemerintah lanjut dia, juga perlu memperhatikan mutu dan kualitas guru. “Tidak kalah penting juga soal guru. Guru-guru bukan hanya mengabdi dia juga harus profesional dan memberikan pelayanan dengan hati. Disisi lain pemerintah juga harus perhatikan kesejahteraan guru karena bagaimana pun mereka itu tumpuan pendidikan saat ini,” terangnya.
Theresia berharap peringatan Hardiknas Tahun 2025 bisa menjadi momentum bagi pemerintah, bukan hanya melihat kualitas pendidikan yang bermutu tapi juga kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
“Jadi harus diakui amanat Undang-undang Dasar 1945 tentang pendidikan belum tercapai, masih jauh dari harapan meskipun memang diakui juga ada perubahan sedikit. Banyak anak tidak sekolah dan ini masalah. Kita mau daerah maju dan sejahtera mari bangun dan memulai lewat pendidikan. Dengan kita belajar kita tahu banyak hal. Saran saya pemerintah sedikit fokus pada pendidikan,” pungkasnya. [AND]
