Manokwari, TP – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Nurmawati mengungkapkan, kasus kusta di Papua Barat masih menjadi permasalahan serius.
Faktanya, rinci Nurmawati, dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat hingga 2024, terdapat 796 kasus kusta yang terdiri dari kasus lama dan kasus baru.
Dijelaskan Nurmawati, kasus kusta termasuk dalam kategori penyakit terabaikan, karena kasus ini di Indonesia atau di dunia mulai jarang sekali, sehingga tidak menjadi program prioritas yang perlu disupports.
Menurutnya, penanganan kusta memerlukan perhatian khusus, karena karakteristik penyakit ini yang unik. Sebab, masa inkubasi penyakit dapat berlangsung dua hingga lima tahun, dan penularannya relatif rendah, hanya 5 persen dari yang terpapar berpotensi tertular.
“Tapi dari 5 persen itu, sekitar 3 persen bisa sembuh sendiri dan hanya 2 persen yang menjadi kasus. Inilah yang menjadikan kusta tampak seperti tidak ada, padahal masa inkubasinya panjang dan bisa luput dari pendeteksian,” jelas Nurmawati, kepada para wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/5/25).
Lebih lanjut, kata Nurmawati, meski secara nasional kusta dianggap sebagai penyakit yang jarang tetapi kondisi di Papua Barat berbeda.
Bahkan, prevalensi kusta masih sangat tinggi, mencapai 13,76 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Padahal, ambang batas eliminasi secara nasional di bawah 1 per 10.000 penduduk.
Disinggung terkait jumlah kasus kusta per kabupaten, sebut Nurmawati, di kabupaten, Manokwari terdapat 508 kasus, Teluk Bintuni sebanyak 76 kasus, Fakfak 38 kasus, Kaimana 105 kasus, Teluk Wondama, 64 kasus dan di Manokwari Selatan sebanyak 14 kasus.
Ia menjelaskan, pengobatan kusta membutuhkan waktu panjang, minimal enam bulan hingga satu tahun. Tantangannya, pasokan obat kusta terbatas karena produksi jarang dan tergantung pada distribusi pemerintah pusat serta bantuan WHO, sehingga untuk kasus kusta, obat-obatannya dikirim per blister, maka petugas perlu untuk mendistribusi obat secara merata agar pasien tidak sampai putus obat.
Pada kesempatan itu, dirinya mengajak organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membantu menangani kasus-kasus berat.
Di samping itu, Nurmawati mengapresiasi langkah baik dari BP3OKP Papua Barat yang memasukkan kusta, frambusia, dan filariasis ke dalam program prioritas selain AIDS, TBC, dan malaria.
Dengan demikian, ia berharap, ada perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mendukung penanganan kusta, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran.
“Jika tidak ada dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai akan sulit mengatasi masalah ini, maka diharapkan sinergitas dari semua pihak agar kasus kusta di Papua Barat dapat ditekan dan tidak menjadi ancaman kesehatan jangka panjang,” tandas Nurmawati. [FSM-R1]
