Manokwari – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan terus mengawal pembayaran gaji tenaga guru honorer pada sejumlah SMA dan SMK di Provinsi Papua Barat.
Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius agar pembayaran gaji guru honor segera diselesaikan.
“Ini menyangkut keberlangsungan proses belajar dan mengajar, sehingga hak-hak guru honorer perlu diselesaikan,” kata Judson.
Menurut dia, dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Papua Barat beberapa waktu lalu, kesejahteraan guru honor menjadi salah satu topik pembahasan.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten sudah semestinya mengambil langkah konkret untuk menjawab permasalahan yang dihadapi tenaga guru honor.
“Kesejahteraan guru menjadi tantangan besar. Pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian hak mereka (guru honor),” ujar Judson.
MRPB, kata dia, senantiasa mendorong pemerintah daerah merealisasikan pemerataan distribusi tenaga guru di semua jenjang pendidikan, serta kelengkapan sarana prasarana pendidikan.
Perbaikan sektor pendidikan secara menyeluruh berdampak terhadap upaya melahirkan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat yang berkualitas, andal, dan berdaya saing di masa mendatang.
“Karena sektor pendidikan dan kesehatan jadi pilar utama membangun SDM Papua Barat yang berkualitas,” ucap Judson.
Untuk sektor kesehatan, kata dia, MRPB menyarankan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran beasiswa untuk pendidikan kedokteran bagi anak-anak asli Papua di tujuh kabupaten.
Mekanisme penyelenggaraan beasiswa kedokteran harus dirumuskan dengan bijak karena menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan tenaga dokter, terutama dokter spesialis. * [Pewarta: Fransiskus Salu Weking/Editor: Erafzon Saptiyulda AS/ANTARA]
