Manokwari, TP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan.
Hal ini dilakukan dengan sasaran kelompok usia muda dan produktif yang menjadi populasi paling rentan terhadap infeksi.
Kepala Dinkes Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan mengatakan, saat ini seluruh kabupaten di Papua Barat sudah dilengkapi layanan tes HIV dan pengobatan antiretroviral (ARV).
Dikatakan Rimosan, tercatat 36 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) serta 57 layanan tes HIV yang tersebar dari Manokwari sampai Pegunungan Arfak.
Menurutnya, ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
“Selain layanan pada fasilitas kesehatan pemerintah, kami juga berkolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas untuk memperluas cakupan penanganan HIV,” jelas Rimosan kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.
Dirinya menerangkan, layanan yang dikembangkan mencakup tes HIV secara rutin bagi masyarakat umum dan kelompok beresiko tinggi, seperti pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria, dan warga binaan pemasyarakatan.
Bukan itu saja, lanjut dia, pihaknya juga mendorong program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang terus digalakkan melalui pemberian pengobatan kepada ibu hamil yang terinfeksi dan bayi yang dilahirkan.
Di samping itu, tambah Rimosan, pemerintah pun menyediakan layanan pemeriksaan viral load untuk memantau efektivitas terapi ARV.
Upaya lain yang dilakukan, rincinya, diantaranya distribusi kondom melalui berbagai outlet dan kegiatan penjangkauan komunitas, pendampingan oleh kelompok dukungan sebaya bagi orang dengan HIV (ODHIV).
Kemudian, ia menambahkan, kolaborasi penanganan TBC-HIV, mengingat banyak ODHIV juga rentan terhadap infeksi TBC.
Selanjutnya, kata Rimosan, layanan berbasis komunitas juga dikembangkan melalui edukasi HIV di sekolah untuk meningkatkan kesadaran sejak dini.
Ditambahkannya, seluruh layanan ini tidak berjalan sendiri, tetapi bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), juga Yayasan Sorong Sehati, Papua Lestari, Pelangi Maluku, maupun instansi vertikal, seperti Kanwil Kemenkumham dan Kementerian Agama.
Menurut Kepala Dinas, sinergitas lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan bisa mengurangi stigma terhadap HIV.
Diakuinya, berbagai upaya dan langkah-langkah strategi sudah ditempuh, tetapi tantangan tetap ada, salah satu hambatan utama yakni kuatnya stigma dan ketakutan masyarakat terhadap tes HIV.
Padahal, ia menjelaskan, deteksi dini sangat penting supaya pengobatan bisa segera dilakukan dan kualitas hidup ODHIV tetap terjaga.
Dengan terus memperluas akses layanan dan edukasi, kata dia, masyarakat Papua Barat bisa lebih terbuka dalam memeriksakan diri dan berperan aktif mencegah penyebaran HIV. [FSM-R1]
