Manokwari, TP – Sejumlah tenaga non kesehatan (non nakes) menggelar unjuk rasa di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat, menuntut transparansi proses pemberkasan pengangkatan pegawai, Selasa (27/5). Unjuk rasa dengan berorasi sambil membawa spanduk berisikan aspirasinya.
Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap langsung menemui para pengunjuk rasa yang dikawal sejumlah aparat keamanan.
Tiniap mengatakan, terkait aksi unjuk rasa ini, beberapa di antara mereka merasa kecewa karena namanya sudah ada sejak awal, tetapi saat pengumuman, namanya tidak ada.
Selain itu, ada juga yang berpendapat, kenapa yang malas bisa masuk, sedangkan yang rajin justru tidak masuk.
Ia mengutarakan, sebelumnya, beberapa orang pernah bertemu Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kemudian secara lisan, mungkin menyampaikan kepada mereka akan diproses atau diprioritaskan, karena RSUP Papua Barat masih baru dan membutuhkan tenaga.
Diakui Tiniap, tenaga kontrak di RSUP Papua Barat terlalu besar, dimana per hari ini saja, 45 persen tenaga yang bekerja adalah tenaga kontrak dan sangat membebani anggaran.
“Waktu pertemuan itu mungkin Gubernur sampaikan seperti itu, tapi saya waktu itu tidak ikut hadir dan BKD mungkin juga merespon,” jelas Tiniap kepada para wartawan di RSUP Papua Barat, Manokwari, Selasa (27/5).
Dirinya menegaskan, secara administratif, pihaknya sudah membantu menandatangani dokumen, tetapi terkait namanya terakomodir atau tidak, itu menjadi kewenangan BKD.
Tiniap menambahkan, khusus untuk 25 nama yang ada dalam daftar tunggu juga kewenangan BKD, karena pada saat itu, pihaknya bersama-sama memverifikasi data dengan BKD, ada kuota verifikasi data yang di-acc oleh BKD, kemudian ada data lagi, sehingga melebihi.
“Saya ingat sekali, di rapat saya sendiri usulkan kalau memang setelah direkap semua ternyata kurang 1.002 orang dari total keseluruhan, kalau bisa 25 nama yang memenuhi syarat diikutkan, karena memang kita rumah sakit butuh tenaga. Tapi, BKD sampaikan untuk 25 orang ini nanti dulu, mereka proses dulu, tapi ternyata saat keluar daftar, 25 nama ini juga masuk. Itu yang membuat teman-teman lain kecewa, karena mereka ada di daftar tunggu, tetapi ternyata masuk,” ungkap Tiniap.
Direktur RSUP mengapresiasi pengunjuk rasa, karena aspirasi disampaikan dengan kepala dingin tanpa merusak fasilitas.
“Mereka berharap diakomodir dalam pengangkatan sekarang. Apakah dalam proses ini atau daftar tambahan, tetapi masalah kuota itu kewenangan BKD. Jadi, misalnya ada ruang untuk mengakomodir mereka, itu lebih baik, karena 45 persen tenaga kita itu gajinya dibayar menggunakan DPA yang dikasih ke kita. Kalau mereka diangkat gajinya masuk di kas daerah. Saya berharap banyak diangkat untuk CPNS rumah sakit, itu malah lebih bagus, karena mengurangi beban kita,” tandas Tiniap. [AND-R1]
