Manokwari, TP – Wilayah Provinsi Papua Barat mempunyai kawasan hutan seluas 6,3 juta hektar yang mencakup hampir 80 persen wilayah Provinsi.
Menurut Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, kawasan ini tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati endemik dan berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal.
“Potensi alam sebesar ini menjadi kewajiban kita untuk mengelolanya dengan baik. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar keseimbangan ekosistem dan warisan alam bagi generasi mendatang tetap terjaga,” kata Lakotani saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kehutanan se-Provinsi Papua Barat di ruang rapat Kantor Dishut Provinsi Papua Barat, Selasa (27/5/2025).
Dikatakannya, sinergi antarpemangku kepentingan, mulai Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten dan kota serta dukungan mitra pembangunan, akademisi, masyarakat adat dan LSM.
Di samping itu, tambah Lakotani, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ia menjelaskan, regulasi ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang akan digunakan bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
Diutarakannya, peraturan ini bukan sekedar beban, tetapi peluang untuk menata kembali tata kelola kehutanan yang lebih adil, transparan, dan produktif.
Wakil Gubernur berharap Rakornis ini dapat dimanfaatkan sebagai forum peningkatan kapasitas dan inovasi, dimana peserta diharapkan bisa berbagi pengalaman, studi kasus, dan solusi lapangan dari berbagai daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilakukan peresmian gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang dibangun melalui APBD Tahun Anggaran 2024. “Kita jaga bersama fasilitas ini dan manfaatkan untuk kemajuan institusi serta peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup,” tandas Lakotani.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto menjelaskan, Rakornis ini adalah tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehutanan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2-5 Mei 2025.
Ia mengatakan, Rakornas itu menekankan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian hutan nasional, sekaligus mendukung penguatan ekonomi wilayah.
“Rakornis ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan hutan yang kompleks, mulai dari fungsi ekologi, sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan,” jelas Susanto.
Menurutnya, isu strategis yang akan dibahas dalam Rakornis ini meliputi integrasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), penyusunan Rencana Strategis Kehutanan 2025 dan pengembangan praktek-praktek terbaik serta inovasi sektor kehutanan yang relevan dengan kondisi Papua Barat.
Dijelaskannya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan 4 aspek utama, diantaranya ekologis yakni, memastikan hutan tetap berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyangga ekosistem.
Kemudian sosial, yakni mendorong peran hutan dalam pemerataan pembangunan wilayah, khususnya bagi masyarakat adat dan lokal.
Selanjutnya, sambung Susanto, ekonomi dalam rangka mengembangkan potensi produk hutan, termasuk pangan dan energi terbarukan yang berasal dari kawasan hutan.
Terakhir, kata dia, tata kelola guna memperkuat manajemen kehutanan berbasis digital menuju birokrasi yang efisien dan berkelanjutan.
Dalam rangka menjawab tantangan ini, jelas Susanto, diperlukan sinergi antarsektor dan komunikasi intensif dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, akan menjadi kunci percepatan pembangunan kehutanan berkelanjutan. [FSM-R1]
