Ransiki, TP – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Kepala Bagian (Kabag) di Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manokwari Selatan diminta, jika hendak keluar daerah, bisa memberikan surat pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dilampirkan dengan surat dari instansi yang hendak dikunjungi.
Hal ini disampaikan Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey, SH, saat memimpin apel gabungan OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) di Halaman Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Senin (2/6) pagi.
“Saya tidak akan menandatangani SPPD jika tidak ada undangan dari Pemprov atau Pusat untuk laksanakan konsultasi, jika mau lakukan konsultasi tujuannya harus jelas terkait program apa dan apa yang akan dibahas atau diperjuangkan,” ucap Kawey dengan nada tegas.
Dikatakannya, para Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Mansel harusnya menjadi contoh bagi semua pimpinan OPD. Namun, faktanya tak demikian, justeru kinerja para Kabag di Lingkungan Setda malah makin hancur.
“Kebun ini sepi, tidak ada tanaman, tidak ada staf, sekretariat ini kamu lihat supaya ada aktivitas,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia menuturkan, sangat mendukung jika anak negeri ingin menjadi tuan di Negeri sendiri, tetapi sangat disayangkan karena setelah dipercakan menjadi Kabag atau Pimpinan OPD, justru masyarakat mengeluhkan sulit ditemui.
Sehubungan dengan kinerja yang memburuk, daripada anggaran daerah hanya dihabiskan untuk membayar TPP pejabat, lebih baik uang itu dipergunakan untuk membiayai modal mama-mama Papua yang berjualan di pasar, akan lebih bermanfaat.
“Jangan bicara lain main lain, dokumen anggaran saja kita tidak tahu, jangan pentingkan diri sendiri,” serunya.
Lanjut Kawey, sangat disayangkan karena sudah memasuki triwulan kedua, tetapi banyak program dan kegiatan fisik belum juga bisa berjalan dikarenakan pengelolaan keuangan daerah yang buruk.
“Program mau dijalankan tetapi tidak ada uang juga jadi percuma, lain bicara luncuran dan ini itu tetapi kasian dokumen anggaran yang OPD pegang tidak bisa dijalankan, sebagai pembina ASN, yang saya rasakan sakit,” ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Kawey meminta kepada Bapenda Kabupaten Mansel untuk bisa berinovasi, jangan hanya mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi melakukan gebrakan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada untuk menambah sumber PAD.
“Kabag Hukum segera tindaklanjuti Perda pendapatan daerah, supaya retribusi yang sudah jalan di pasar sana bisa menjadi pemasukan daerah, ini masalah, Bapenda, Dinas Perhubungan tertibkan itu yang jaga-jaga karcis,” pintanya.
Selanjutnya, diperintahkan kepada Disperindagkop dan Kepala Distrik Ransiki supaya bisa menertibkan penjualan pinang dan pedagang sayur-mayur yang berdagang di sepanjang jalan di Distrik Ransiki, agar segera dipindahkan ke bangunan Pasar Raipawi.
“Jualan tomat, rica disepanjang jalan, baru bagaimana mama-mama Papua punya jualan di pasar mau laku, yang izin usaha kios tetapi jual pinang tertibkan,” tegas Kawey sekali lagi.
Pada kesempatan yang sama, Kawey juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah terkait makan bergizi gratis dan pembentukan koperasi merah-putih. Baginya, orang Papua tidak membutuhkan semua itu, tetapi membutuhkan pendidikan dan kesehatan gratis.
Dengan nada kesal, Kawey pun meminta, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kepala BPKAD supaya bisa berkoordinasi dengannya selaku Ketua TAPD Kabupaten Mansel. Sambung dia, jika terus-menerus seperti ini maka jangan pernah menyalahkan siapapun jika terjadi masalah dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kita tandatangani dokumen anggaran tetapi tidak tahu apa yang dikerjakan, nanti bilang pimpinan OPD tidak mampu, sebenarnya mereka mampu tapi mau jalan pake bensin mana,” tanya dia.
Dirinya menyatakan, bagaimana Pimpinan OPD mau melangkah kalau tak ada dukungan anggaran. Maka itu, BTT harus digunakan dengan baik, ke Bupati dan juga kepada Sekda supaya bisa mengantisipasi kegiatan dinas luar, saat Bupati tidak berada ditempat, maka harap bisa dipahami.
Kawey mengaku, semua OPD siap bekerja namun jika tidak ada anggaran, apa yang mau dikerjakan. Maka itu, Kepala BPKAD harus lebih jeli dalam mengelola anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah. [BOM-R4]
