Manokwari, TP – Perkumpulan asosiasi lokal (Aslok) kontraktor orang asli Papua meminta kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Papua Barat untuk segera menyerahkan daftar paket penunjukan langsung (PL) kepada Gubernur Papua Barat.
Ketua umum perkumpulan asosiasi lokal kontraktor orang asli Papua, Alex Wonggor mengatakan, terkait paket PL sudah ada perintah dari Gubernur Papua Barat kepada setiap OPD untuk segera menyerahkan paket PL agar bisa dibagikan.
Kemudian terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pihaknya khawatir jika tidak segera dibagikan hingga Juli 2025, maka dana tersebut akan dikembalikan. Jika dikembalikan maka yang dirugikan pemerintah Provinsi Papua Barat dan para kontraktor.
“Karenakedepan kalau minta pemerintah pusat pasti berpikir, karena kenapa anggaran tidak cepat diserap. Jadi kami minta kepada semua OPD serahkan ke Gubernur Papua Barat agar bisa cepat diserahkan dan kami juga bisa kerja. Kalau lewat Juli kami bisa saja demo,” kata Alex kepada wartawan di Sekretariat perkumpulan Aslok kontraktor orang asli Papua, Sowi, Manokwari, Rabu (04/06).
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP (Aslok Kontraktor OAP) Papua Barat, Lewis Wanggai.
Menurut Lewis, terkait dengan paket PL, pihaknya merasa khawatir karena berdasarkan pantauan di sistem paket itu sudah berjalan secara perlahan. Kemungkinan hal serupa juga terjadi yang secara manual dan juga dari E-katalog atau E-purching.
Selain itu, pihaknya juga khawatir jika semakin lama ditahan lalu penyerahan baru dilakukan di akhir maka bisa saja paket yang dibagikan itu hanya sedikit sementara jumlah kontraktor cukup banyak.
“Ini bisa saja menimbulkan pertengkaran diantara para kontraktor dengan OPD, tetapi juga didalam asosiasi,” tegasnya.
Lewis berharap seluruh pimpinan OPD termasuk yang baru dilantik agar segera menyerahkan data paket PL baik yang sudah diinput didalam
“Sehingg bisa didistribusi dan kami bekerja sesuai deadline waktu. Jangan sampai pembagian di ujung atau akhir tahun nanti pekerjaan tergesa-gesa ini akan berdampak pada kualitas pekerjaan,” ungkapnya.
“Terkait DAK itu ada deadline waktu kerja dan juga deadline waktu pembayaran atau anggarannya. Bulan Juli selesai, sayang kalau tidak direalisasikan. Kita bisa sama-sama rugi. Kami sangat berharap mau tidak mau Minggu ini seharusnya sudah berkontrak dan sudah harus dijalankan,” tambahnya.
Direktur Eksekutif perkumpulan asosiasi lokal kontraktor orang asli Papua, Yan Soindemi menegaskn kepada setiap OPD untuk tidak mengabaikan apa yang Gubernur Papua Barat sudah sampaikan.
Menurutnya jika melihat pengumuman yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat kepada OPD sudah hampir 2 bulan namun belum juga disikapi oleh OPD.
“Jadi kami minta jangan abaikan perintah Gubernur tapi laksanakan sesuai waktu yang diberikan. Jangan malas tahu tapi harus tahu. Ini seperti pembiaran,” tegasnya.
Yan juga memminta setiap OPD agar di dalam proses APBD reguler ini kebijakan Gubernur Papua Barat harus dihargai.
“Itu sangat penting karena kami tahu persis masih ada orang-orang tidak betul didalam kabinet Gubernur. Kami minta tegas setiap OPD laksanakan perintah Gubernur. Kalau lewat bulan Juni kami akan lakukan tindakan yang seharusnya tidak perlu,” pungkasnya. [AND]
