Manokwari, TP – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat didesak segera menindak tegas para pelaku perburuan satwa liar dan tumbuhan di wilayah adat suku Mere di Kampung Muri, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana.
Kepala Suku Mere, Jitro Samiata mengatakan, aktifitas perburuan liar akhir-akhir ini sangat massif dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dikatakan Samiata, kelompok-kelompok perburuan satwa liar dan tumbuhan di wilayat adatnya datang dari Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana, bahkan dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
“Pemburu liar tidak hanya datang 1, 2 orang. Tapi perkelompok besar dengan motor, mobil hallux maupun truck untuk angkut hasil buruan satwa liar dan tumbuhan seperti kulit kayu Masohi, tali kuning dan tumbuhan bernilai ekonomis,” kata Samiata kepada Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Kamis (5/6/2025).
Lebih lanjut, kata Samiata, tidak hanya perburuan liar yang dilakukan, kelompok-kelompok ini juga datang memasang jerat dan tinggal berbulan-bulan di wilayah adat Mere tanpa izin.
Samiata yang juga Kepala Kampung Muri menambahkan, kelompok-kelompok ini datang dengan membawa minum keras (miras) dan tentunya kehadiran meraka tanpa izin dan sangatlah menganggu aktivitas sosial di wilayah adat mere, khususnya di Distrik Yamor.
Untuk itu, dirinya berharap, BBKSDA Papua Barat tetapi juga Pemprov Papua Barat dan Pemkab Kaimana melalui instansi teknis serta aparat penegak hukum dapat segara mengambil langkah-langkah tegas.
“Jangan sampai, ketika mereka lakukan perburuan liar terus jalan di tengah hutan kami sampai terjatuh atau dimangsa hewan liar seperti babi hutan dan hewan buas lainnya. Lalu menuding kita yang membunuh mereka, inilah yang ditakutkan kedepannya,” ujar Samiata.
Diungkapkan Samiata, ada banyak satwa liar yang diburuh terutama satwa liar yang dilindungi, seperti cenderawasih, kakatua Raja, Kasturi Kepala hitam, Perkici Pelangi, Kakatua Putih Jambul Kuning termasuk Rusa.
“Untuk itu, sekali lagi, saya berharap, BBKSDA, Pemprov Tetapi juga Pemkab dapat mengambil langkah tegas. Agar kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tandas Samiata. [FSM]
