Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait implementasi program Papua Barat Sehat.
Sekda Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, pada prinsipnya, pelayanan tidak boleh ganda atau overlap. Dikatakannya, Pemprov akan membahas program ini dengan BPJS Kesehatan, sehingga ada pembagian tugas terkait kartu Papua Barat Sehat.
“Dari evaluasi memang kemungkinan soal kecepatan, karena di BPJS ada yang tidak terakomodir, baik orang maupun substansi. Nah, di sinilah yang akan kita sinkronkan datanya,” kata Temongmere kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.
Kemudian, sambung dia, Pemprov akan memperhatikan hal-hal yang tidak tertangani oleh BPJS Kesehatan.
“BPJS itu ada uang juga dari kita. Prinsipnya, jangan sampai ganda atau ada yang tidak tertangani, karena syarat-syarat tertentu atau mungkin ada komponen obat dan lainnya. Jadi, kita akan koordinasikan agar tidak tumpang tindih,” tandas Temongmere. [FSM-R1]