Sorong,TP- Aksi pemalangan terjadi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi. Tokoh masyarakat adat suku Moi, Musa Osok, bersama empat rekannya memblokir akses masuk kantor sebagai bentuk protes atas tidak diberikannya jatah jabatan bagi orang Moi dalam struktur birokrasi daerah.
Aksi dimulai sekitar pukul 08.30 WIT, ketika Musa dan rombongannya tiba dengan mobil angkutan umum trayek Aimas-Sorong. Mereka membawa sebatang bambu yang dililit kain merah sebagai simbol pemalangan dan langsung menutup gerbang masuk Kantor BKD yang berlokasi di Jalan Sorong-Klamono Km. 23, Distrik Aimas. Beberapa pamflet protes ditempel di gerbang, dengan tulisan yang bernada ultimatum seperti “Orang Moi Minta Jabatan” dan “Palang akan dibuka setelah Bapak Yahya Syufan ditunjuk sebagai Plt BKDD.
”Dalam keterangannya kepada wartawan, Musa Osok menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak menanggapi aspirasi masyarakat Moi. Menurutnya, proposal resmi sudah diserahkan usai pelantikan bupati, namun tak kunjung direspons.
“Kami ini tuan rumah. Tapi setiap pemilihan selesai, kami selalu jadi tamu di tanah sendiri,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Musa menyinggung soal dukungan politik masyarakat Moi saat pemilihan kepala daerah lalu. Ia menyebut bahwa suara masyarakat adat sudah diberikan sepenuh hati, namun ketika tiba saatnya menentukan jabatan dalam pemerintahan, masyarakat Moi justru diabaikan. “Kami punya anak-anak yang mampu. Tapi tak pernah dilirik,” tegasnya.
Menurut Musa, tuntutan mereka bukan sekadar soal satu jabatan, melainkan simbol perlawanan terhadap ketimpangan representasi masyarakat adat dalam pemerintahan. Suku Moi, sebagai pemilik hak ulayat di wilayah Sorong dan sekitarnya, merasa terus-menerus dipinggirkan dalam pengambilan keputusan di tanah mereka sendiri.
“Jangan hanya datang ambil suara, habis itu hilang,” tambahnya dengan suara meninggi.Setelah melakukan pemalangan selama beberapa waktu, Musa dan rombongannya meninggalkan lokasi secara tertib. Namun mereka menegaskan bahwa palang hanya akan dibuka apabila Yahya Syufan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sorong belum memberikan tanggapan resmi atas aksi tersebut. Namun jelas bahwa desakan masyarakat adat kini semakin kuat dan tak bisa lagi diabaikan. [MPS]
