Ransiki, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel mengusung pembangunan fasilitas kesehatan (Faskes) berupa penambahan 5 Pustu dan 1 RSUD yang rencananya dibangun di Distrik Momiwaren.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar, saat dikonfirmasi wartawan terkait kunjungannya bersama Bupati Mansel, Bernard Mandacan, S.IP, ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dj Jakarta, dua pekan lalu.
Ia mengungkapkan, kehadirannya bersama Pimpinan Daerah di Kemenkes adalah untuk memperjuangkan program DAK dalam upaya peningkatan faskes dan SDM bidang kesehatan di Kabupaten Mansel.
Soal usulan yang di sonding ke Kemenkes, adalah apa yang menjadi prioritas dalam bidang kesehatan. Diantaranya, penambahan 5 Pustu untuk 6 Distrik, mengingat kondisi geografis Kabupaten Mansel yang merupakan daerah pegunungan, yang mana kampung satu letaknya berjauhan dengan kampung lain. Sedangkan Puskesmas yang ada di pusat distrik, sulit untuk menjangkau pelayanan ke kampung-kampung yang ada di daerah pegunungan.
“Karena di Mansel ada 57 kampung yang kondisinya sangat berjauhan dengan pusat distrik terutama di daerah pegunungan, maka harus ada 5 Pustu lagi untuk bisa menjangkau pelayanan di kampung terjauh. Kemenkes sangat mendukung dan mengapresiasi keterbukaan kita akan masalah yang kita hadapi,” ucap Butarbutar.
Lanjut dia, usulan tersebut mendapat respon positif dari pihak Kemenkes dan menyatakan siap mendukung penambaban 5 Pustu di kabupaten Mansel, yang akan di eksekusi tahun 2026. Selain penambahan Pustu, pihaknya juga mengusulkan penambahan 1 RSUD di Dataran Momiwaren mengingat jangkauan dari Dataran Isim ke RSUD Elia Waran sangat jauh.
Bukan saja urusan fisik, dalam sowan dengan Kemenkes, pihaknya juga mengusulkan untuk peningkatan SDM khususnya tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Mansel, sehingga fasilitas kesehatan yang sudah dibangun nantinya bisa di isi dengan nakes sehingga pembangunan tidak menjadi mubazir.
“Yang kita harapkan kedepan pembangunan faskes baik Pustu maupun RSUD nantinya berjalan seiring dengan pembangunan SDM. Karena percuma kalau kita sudah bangun gedung tetapi belum ada nakes, begitu juga sebaliknya, ada nakes tetapi gedung belum ada, tetap akan mubazir,” ujar dia.
Butarbutar menuturkan, dari hasil sowan dengan Kemenkes, solusi yang ditawarkan adalah membuka formasi PPPK khusus nakes atau cara lain yaitu membuka peluang penempatan bagi dokter dan nakes secara umum dan seluas-luasnya dalam kurun waktu tertentu namun difasilitasi oleh pemerintah daerah atau sharing anggaran antara kementerian dan pemerintah daerah untuk membiayai insentif dokter yang ditugaskan sesuai aturan yang sudah ditetapkan Kemenkes.
Solusi lain yang ditawarkan Kemenkes adalah menerima tenaga Nusantara Sehat (NS) dengan memberikan fasilitas pendukung dan insentif daerah tertinggal. Solusi terakhir adalah pemerintah daerah membuka lowongan pekerjaan untuk formasi CPNS dan tenaga honorer khusus nakes dengan biaya sepenuhnya dibebankan ke pemerintah daerah.
Dirinya mengaku, Kemenkes mendukung penuh rencana pemerintah daerah dalam memanjukan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah. Termasuk siap mendukung dalam hal pemenuhan alat kesehatan di RSUD Elia Waran asalkan pemda memenuhi syarat administrasi yang diminta. [BOM-R4]
