Manokwari, TP – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson F. Waprak dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat, MRPB, Musa Mandacan membuka blokade jalan trans Papua Barat yang dilakukan masyarakat di Kampung Jandurauw, Distrik Kebar Timur, Kabupaten Tambrauw, Kamis (19/6/2025).
Pemblokadean jalan lantaran masyarakat kecewa dengan pernyataan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw yang keberatan dengan rencana kunjungan lapangan tim dari Kemendagri untuk meninjau ibu kota calon kabupaten Manokwari Barat (Manbar) di Kebar.
Ketua Pokja Adat, Musa Mandacan mengakui bahwa masyarakat adat geram dengan pernyataan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw, sehingga memblokade jalan.
Ia mengatakan, mungkin ada hal lain, sehingga Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan pernyataan ke publik terkait keberatan Pemkab Tambrauw tentang rencana kedatangan tim dari Kemendagri, dimana kemungkinan Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapat informasi atau dikoordinasikan dari kementerian dan jajarannya.
“Kalau mau dilihat, tim ini hanya datang khusus ke Manokwari Barat. Artinya, wilayah Papua ada pemekaran, karena itu, tim dari Kemendagri datang khusus ke Manokwari Barat. Ada kekhususan mungkin dari sisi wilayat adat, terjadi tarik-menarik selama ini,” jelas Mandacan yang dihubungi Tabura Pos via ponselnya, semalam.
Dijelaskan Mandacan, tim ini khusus datang untuk berbicara tentang Manokwari Barat, dimana masyarakat adat di Kebar tidak mau bergeser ke mana-mana, hanya ingin masuk ke wilayah Manokwari dan Papua Barat.
“Saya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw segera menarik pernyataan dan surat keberatannya, karena tadi kami bertemu masyarakat adat di Kebar, sekaligus membuka blokade jalan,” kata Mandacan.
Di samping itu, ia berharap masyarakat adat di wilayah Mpur tetap bersabar dan tidak terpengaruh dengan pernyataan pihak manapun dan MRPB segera memfasilitasi penyelesaian masalah ini agar Manokwari Barat tetap masuk di Papua Barat.
Diutarakannya, dengan adanya surat penolakan dari Bupati dan Wakil Bupati disertai pernyataan ke publik melalui media massa, tentu berdampak dengan penundaan agenda kunjungan tersebut.
Mandacan mengaku, dirinya bersama Ketua MRPB sudah melakukan mediasi dan secara adat berkomitmen membuka akses jalan, sekaligus menyerahkan aspirasi masyarakat adat ke MRPB.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat Manokwari Barat tetap akan disampaikan ke Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, sehingga ada proses penyelesaian di antara Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya serta Bupati Manokwari dan Bupati Tambrauw.
“Kita perlu duduk bersama menyelesaikan DOB Manokwari Barat. Mungkin ini harus dikembalikan ke wilayah adat Manokwari baru dilakukan proses secara administrasi pemerintahan. Persoalan ini bertahun-tahun dan telah dilakukan sumpah dan perjanjian damai,” kata Mandacan.
Untuk itu, Ketua Pokja Adat mengimbau agar jangan karena kepentingan 1 atau 2 orang bisa mengorbankan masyarakat di Manokwari Barat.
“Kami mendesak Bupati segera menarik kembali pernyataannya. Kalau tidak, pasti masyarakat adat akan kembali melakukan blokade jalan,” katanya.
Informasi yang diterima Tabura Pos, berdasarkan rundown acara, tim dari Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dijadwalkan tiba di Manokwari, kemarin.
Namun, Pemkab Manokwari telah menerbitkan surat dengan Nomor: 1001/491 yang bersifat penting, ditujukan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Manokwari tertanggal 18 Juni 2025.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa menindaklanjuti surat dengan Nomor: 100/462 tertanggal 17 Juni 2025 tentang Rencana Kunungan Lapangan Tim dari Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, dengan agenda sosialisasi mekanisme pembentukan DOB yang direncanakan Jumat (20/6/2025), ditunda waktu pelaksanaannya dan akan dijadwalkan kembali. Surat tersebut ditandatangani Plt. Sekda Kabupaten Manokwari, Harjanto Ombesapu. [FSM-R1]
