Manokwari, TP – Komisi III DPR Papua Barat (DPRPB) audiesi dengan manajemen PT Ebier Suth Cokran, di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (19/6/2025).
Kunjungan kerja (kunker) tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Nakeus Muid didampingi, Wakil Ketua Komisi III, Aloysius P. Siyep dan anggota komisi, Yohanes Edong RUmising dan Yustus Dowansiba.
Mewakili manajemen PT. Ebier Suth Cokran, hadir Direktur PT Cokran Bernard Waran beserta jajarannya. Badan usaha ini adalah milik koperasi Ebier Suth Cokran. Dalam pertemuan ini, membahas soal produksi cokelat ransiki (cokran).
“Penjelasan dari pihak koperasi dan perusahaan bahwa produk cokelat sudah masuk pasar internasional dan punya kualitas nomor satu dunia. Bahkan, sudah pernah dapat mendali emas, Cacao of Excellence di Amsterdam. Sudah diakui cokelat Manokwari Selatan ini miliki kualitas nomor satu,” kata Nakeus Muid melalui pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp group parlementeria, Sabtu (21/6/2025).
Lebih lanjut, kata Muid, Kualitas produk dan penghargaan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan ini, tidak lepas dari sistem pengolahan produk kakao yang tepat dalam menjaga mutu hingga menjadi produk siap ekspor.
Di tengah pencapaian tersebut ternyata masih ada persoalan yang mengganjal yang mesti dilepaskan. Ia menyebutkan, persoalan itu ada pada kualitas biji kakao yang diterima dari petani kakao setempat.
Biji kakao dari masyarakat petani kualitasnya masih rendah. Berberda dengan biji kakao hasil produksi perusahaan. Perbedaan ini berdampak pada harga jual biji kakao.
Untuk itu, Komisi III DPR Papua Barat mendorong pemerintah daerah (pemda) Manokwari Selatan (Mansel) agar dapat memberikan intervensi terhadap petani kakao di Mansel. Sehingga, hasil produksinya dapat meningkatkan dan miliki kualitas baik di pasaran.
“Harapan kami, mutu produksi biji kakao milik masyarkat petani ini harus meningkat. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran guna mendukung kerja sama dengan pihak koperasi dan perusahaan untuk tingkatkan produksi petani,” harapnya.
Menurutnya, bentuk intervensi pemda melalui sokongan dana itu, supaya pihak koperasi maupun perusahan dapat maksimal dalam sinergi dengan petani kakao.
Disebutkan Muid, tercatat kini perusahaan menjual biji kakao per kilogram sebesar Rp. 190 ribu. Sedangkan, milik masyarakat hanya dibeli Rp. 90 ribu.
Ditambahkan Muid, intervensi juga dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada petani kakao secara berkelanjutan, intensifikasi lahan pertanian, serta bila perlu dilakukan ekstensifikasi lahan. “Harapan ini bukan saja mendorong peningkatan taraf perekonomian masyarakat petani cokelat, tetapi juga akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini hanya mencapai Rp700 an juta,” tandas Muid. [*FSM-R5]
