Ransiki, TP – Tingkat kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) di kantor, dinilai belum berubah.
Penilaian ini disampaikan langsung Bupati Mansel, Bernard Mandacan, S.IP, saat memimpin apel gabungan OPD Lingkungan Pemkab Mansel di Halaman Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Jumat (20/6).
Menurut dia, situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti hari kemarin. Kondisi ini sebagai bukti bahwa pegawai (ASN dan tenaga honorer) masih menunjukkan cara yang tidak bagus kepada masyarakat Manokwari Selatan.
Padahal, seharusnya yang sudah menjadi ASN dan telah mengenakan pakaian kecki bisa memberikan contoh yang baik tenaga honorer, justru yang terjadi tidak sesuai harapan.
“Yang CPNS formasi 116, sudah terima SK hanya 16 orang yang hadir di apel, 100 orang menghilang, yang honor tahun 2018 sebanyak 845 orang, ada berapa yang hadir, harusnya kalian memberikan contoh yang baik. Kalau kondisi terus seperti ini lebih baik yang kerja sampingan sebagai nelayan melaut saja, yang bikin kebun ke kebun atau ke Cokran saja, jangan jadi pegawai,” kata
Bupati Bernard dengan nada kesal.
Lanjut dia, orang-orang seperti ini adalah karakter orang yang ingin menjadi pegawai hanya dengan motivasi uang, bukan mau bekerja dengan hati. Sambungnya, jangan tayangkan apa yang negara berikan, tetapi tanyakanlah peda diri sendiri, dedikasi dan perjuangan seperti apa sudah kalian berikan kepada negara.
Dijelaskan, laporan jumlah tenaga honorer dari OPD antara 60-100 orang, bahkan sampai 800 lebih yang honor di Satpol-PP tetapi yang hadir di apel hanya sedikit. Hal-hal seperti ini, harus bisa di rubah, jangan hanya berbangga dengan titel sarjana tetapi tidak mampu.
Bupati Bernard mengungkapkan, Negara dan masyarakat Manokwari Selatan tidak membutuhkan orang pintar untuk bisa bekerja tetapi yang dibutuhkan adalah mereka yang berhati hamba yang siap melayani masyarakat dengan ketulusan hati dan memiliki komitmen untuk membangun tanah ini.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bernard menjelaskan, terkait proses dan tahapan seleksi CPNS formasi 2024 dan PPPK formasi 2024, pemerintah daerah sedang berupaya, maksimal sangat diharapkan tetap bersadar dan percaya kepada pemerintah.
“Itulah proses dalam pemerintahan, tidak semudah mengembalikan telapak tangan tetapi semua harus mengikuti proses. Kita semua berdoa semoga dijawab secepatnya, formasi CPNS 2024, kalau tidak ada hambatan Hari Rabu kita bagikan SK,” ujar dia.
Untuk perhatian serius pimpinan OPD, diminta agar dalam penyusunan APBD induk tahun anggaran 2026 nanti, OPD tidak lagi mengusulkan banyak program tetapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ditegaskan Bupati Bernard, program yang disusun harus relevan dengan program prioritas pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat, tidak berandai-andai sehingga kebutuhan anggaran tidak melampaui plafon anggaran yang ditetapkan sebagai APBD induk tahun anggaran 2026.
“Tahun 2026, kita pres anggaran, biaya rutin dari masing-masing OPD ditiadakan, biaya perjalanan dinas yang omong kosong dan tidak ada hasil, dihilangkan. Saya apresiasi kepala dinas yang kemarin ke Jakarta untuk lobi ke Kementerian, hasilnya nyata, itu hebat dan orang yang berjuang untuk tanah ini walaupun dia amber besok dia kepala dinas, karena yang punya tanah pemalas, rebut jabatan nomor 1 tetapi tidak mau cari uang untuk bangun daerah,” ujar dia.
Dirinya menyatakan, dengan APBD Kabupaten Mansel tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 700 miliar sekian, tentu tidak mampu untuk membiayai beban belanja pegawai yang begitu besar, dibandingkan apa yang bisa dikerjakan kepada masyarakat.
Di akhir arahnya, kembali disampaikan supaya kedisiplinan ASN dan tenaga honorer harus terus ditingkatkan. Berikutnya, untuk 57 kampung agar segera membentuk Koperasi Desa Merah-Putih, pemerintah daerah siap membantu untuk mengurus akta notaris, guna mengamankan kebijakan pemerintah pusat di daerah. [BOM-R4]
