Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari sudah menyiapkan skenario alternatif pelayanan pemerintahan jika DOB Kota Madya disetujui.
Bupati Manokwari, Hermus Indou yakin, terbentuknya DOB Kota Madya selayaknya hanya tinggal menunggu waktu saja, karena sudah diperjuangkan dalam waktu yang cukup panjang.
Di samping perjuangan itu, salah satu ketentuan dalam undang-undang yakni adanya sistem pemerintahan kota dalam satu satu provinsi.
“Kalau DOB Kota Madya disetujui maka otomatis akan terjadi pergeseran pemerintah kabupaten,” kata Hermus kepada wartawan di kantornya, Kamis (19/6/2025).
Hermus mengungkapkan, sejauh ini Pemkab Manokwari sudah berusaha memenuhi syarat administrasi kewilayahan, dengan memekarkan sejumlah distrik yang bakal masuk dalam wilayah pemerintahan DOB Kota Madya maupun Kabupaten Manokwari.
Dikatakannya, untuk DOB Kota Madya akan meliputi lima distrik yaitu, Manokwari Utara, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan dan Tanah Rubuh.
“Pemkab juga akan mempertimbangkan pemekaran bebera distrik baru dari Distrik Manokwari Utara dan Distrik Tanah Rubuh. Wilayah inilah yang nantinya dirancang untuk masuk dalam wilayah Kota Madya,” beber Hermus.
Sementara, wilayah Pemkab Manokwari akan terjadi pergeseran ke dataran Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (Warpramasi) ditambah dengan beberapa distrik baru yang sudah resmi defenitif, meliputi; Distrik Mokwam, Aimasi, Wasirawi, Masni Utara, dan Moruj Mega.
“Untuk penentuan pusat pemerintahan kabupaten proses masih dalam tahap kajian. Kami juga telah membentuk tim khusus untuk memastikan kesiapan lokasi yang strategis sebagai ibu kota baru Kabupaten Manokwari. Lokasi ibu kota harus dipastikan bisa menampung aktivitas pemerintahan secara layak dan terintegrasi,” pungkasya.
Bupati Manokwari ini menambahkan, ada dua alternatif yang dipertimbangkan dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Manokwari maupun DOB Kota Madya.
Pertama, jika Kota Madya resmi terbentuk maka Kantor Walikota dan Wakil Walikota akan menggunakan Kantor Bupati Manokwari saat ini. Itu jika sarana prasarana pemerintahan kabupaten di warparamasi sudah tersedia.
Alternatif kedua yaitu, Kantor Wali Kota dan Wakil Walikota akan memanfaatkan bangunan Eks Kantor Bupati di Jl. Pahlawan. Sedangkan, kantor bagi bupati dan wakil bupati tetap memanfaatkan kantor saat ini, sambil menunggu sarana prasarana di ibukota kabupaten baru tersedia semuanya.
Hermus menambahkan, memang moratorium masih berlaku, tapi pemerintah harus terus menyiapkan diri, karean bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang juga belum memiliki kota, seperti Sulawesi Barat, Maluku Utara juga beberapa provinsi di Papua.
“Target pembentukan Kota Madya ditetapkan pada rentang waktu 2027–2028, menunggu kesiapan internal serta menyesuaikan dengan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh pemerintah pusat,” tukasnya. [SDR-R4]
