Manokwari, TP – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat terus mendorong percepatan pengesahan badan hukum Koperasi Kampung dan Kelurahan (Kopkamkel) Merah Putih di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom mengatakan, perhari maupun perjam pihaknya dapat memantau langsung progress pengurusan pengesahan badan hukum Kopkamkel Merah Putih di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dirincikan Bukorsyom, notaris di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya berjumlah 51 orang yang terbagi di Papua Barat berjumlah 15 orang dan di Papua Barat berjumlah 35 orang.
“Para Notaris telah didistribusikan ke beberapa kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang belum memiliki notaris. Merekalah yang memiliki akses untuk masuk akunnya, tetapi secara riil time datanya langsung muncul di kami ketika sudah diproses, untuk teknisnya akan dijelaskan oleh rekan saya,” singkat Bukorsyom kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Ditempat yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum Papua Barat, Adel Chandra menjelaskan, ada beberapa tahapan administrasi yang dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi, tahapan musyawarah kampung guna penyusunan badan pengurus dan pengawas hingga pengesahan badan hukum dari Kopkamkel.
Sesuai data, kata dia, di Papua Barat terdapat 824 kampung dan kelurahan. Dari progress pengesahan badan hukum Kopkamkel di Papua Barat berdasarkan data per 30 Juni 2025 sebagai berikut.
Rinci Chandra, Kabupaten Fakfak terdapat 149 kampung kelurahan dan di tahapan pesan nama atau pengurusan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebanyak 156 dan yang sudah sah memiliki badan hukum sebanyak 10 Kopkamkel.
Kabupaten Kaimana terdapat 86 kampung dan kelurahan. Kopkamkel yang telah disahkan badan hukum sebanyak 3 Kopkamkel. Lalu, Teluk Wondama terdapat 76 kampung dan kelurahan, terdapat 5 Kopkamkel yang sudah disahkan badan hukum.
Kemudian, Teluk Bintuni terdapat 117 kampung dan kelurahan, yang telah masuk tahapan AHU sebanyak 56 kampung kelurahan dan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebanyak 17 Kopkamkel.
Kabupaten Manokwari terdapat 173 kampung kelurahan, dari jumlah ini terdapat sebanyak 145 Kopkamkel yang tengah memproses AHU dan terdapat 33 Kopkamkel yang resmi mendapatkan pengesahan badan hukum.
Selanjutnya, di Manokwari Selatan (Mansel) terdapat 57 kampung Kelurahan, dari jumlah tersebut baru 10 Kopkamkel yang telah disahkan badan hukum.
Sementara, sambung dia, di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) terdapat 166 kampung dan kelurahan, Kopkamkel yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum baru 1 Kopkamkel.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat Daya, tambah dia, terdapat 1.013 kampung kelurahan. Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi wilayah kerja dari kanwil Kemenkum Papua Barat.
Kabupaten Sorong, lanjut dia, terdapat 252 kampung kelurahan, dari jumlah ini terdapat 28 Kopkamkel yang tengah memproses AHU dan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebanyak 20 Kopkamkel.
Kemudian, Kota Sorong sendiri terdapat 41 kampung kelurahan, kampung kelurahan yang telah memprose AHU sebanyak 97 dan 27 kampung kelurahan diantaranya telah mendapatkan pengesahan badan hukum.
Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) terdapat 123 kampung kelurahan dan yang telah memproses AHU sebanyak 42 Kopkamkel dan terdapat 31 Kopkamkel yang mendapatkan pengesahan badan hukum.
Lalu, Kabupaten Maybrat terdapat 260 kampung kelurahan dan yang masuk tahapan AHU terdapat 1 Kopkamkel dan 31 Kopkamkel diantaranya telah disahkan badan hukum.
Selanjutnya, kabupaten Tambrauw terdapat 216 Kampung Kelurahan, dari jumlah tersebut baru 9 Kopkamkel yang mendapatkan pengesahan badan hukum.
Terakhir, Kabupaten Raja Ampat terdapat 121 kampung kelurahan, dari jumlah terdapat baru 28 yang telah diproses AHU dan terdapat 24 Kopkamkel yang mendapatkan badan hukum.
“Kami terus melaporkan progress pengurusan pengesahan badan hukum Kopkamkel di Papua Barat dan Papua Barat Daya setiap hari baik, pagi maupun sore ke pusat. Karena, kami juga dimonitor dari pusat terkait progress pengurusan badan hukum dari Kopkamkel ini,” tandasChandra. [FSM-R5]
