Manokwari, TP – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat gelar Workshop Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis di Papua Barat yang berlangsung di Sekretariat BP3OKP Papua Barat, Selasa (1/7/2025).
Dalam Workshop tersebut, BP3OKP menghadirkan sejumlah pemateri mulai dari Koordinator BP3OKP, Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Rektor Unipa, Kepala Biro Otsus Setda Papua Barat.
Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat guna mencari formula yang tepat dalam implementasi pendidikan gratis di Papua Barat.
Rektor Universitas Papua (Unipa), Hugo Warami mengatakan, pihaknya hanya diminta untuk memberikan pemikiran bagaimana kolaborasi dari semua pihak guna mendorong konsep pendidikan gratis di Papua Barat.
Dijelaskan Warami, konsep pendidikan gratis yang hari ini dimulai ketika ke sekolah tanpa biaya, siapa kerja apa, siapa tanggung jawab apa dan kapan di mulai.
“Kalau di mulai hari ini, apa regulasinya, siapa yang mendanai dan seterusnya. Jadi kami di Unipa punya tanggungjawab, ketika tenaga guru kurang, maka kami akan segara siapkan,” terang Warami kepada wartawan di sela-sela workshop kemarin.
Menurutnya, jika pemerintah daerah ingin untuk menerapkan pendidikan gratis, maka pemerintah daerah mestinya komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Misalnya, kata dia, pemerintah harus menyiapkan regulasi, baik Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), Pergub, Perbup yang bunyinya tentang pendidikan gratis yang menjadi dasar dari implementasi program pendidikan gratis.
“Hari ini, tidak jelas, kita bilang pendidikan gratis, tidak boleh bayar ijazah, bayar seragam, bayar buku dan seterusnya. Kalau sekolah memberikan secara gratis, maka sekolah mendapatkan biaya dari mana, mungkin ini contoh saja tetapi masih banyak lagi hal yang lain,” ujar Warami.
Lebih lanjut, kata Warami, semua ini harusnya dibicarakan dan setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mengawal bagian-bagiannya.
“Hari ini, kalau dilihat hadir kepala sekolah, hadir kepala dinas. Mestinya merekalah yang duduk untuk berbicara, Sekolah menyiapkan apa, Dinas menyiapkan apa dan apa saja kebutuhan sekolah dari pagi hingga sore,” terang Warami.
Disinggung terkait penerapan sekolah gratis akan berdampak pada kualitas pendidikan, Warami mengakui bahwa, itulah fenomena yang terjadi di mana-mana.
“Karena, sekolahnya gratis, maka yang penting tuntas. sementara, kualitas pendidikannya tidak dilihat, inilah yang harus kita jaga. Karena dengan biaya yang mahal pasti serius, fokus dan betul-betul pendidikan itu berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas pendidikan tentunya harus diperhatikan, jika ingin adanya pendidikan gratis, maka harus ada pendidikan gratis yang berkulitas.
“Tetapi, kalau tidak maka akan asal masuk, misalnya target memenuhi sertifikasi sudah selesai, anak mau tahu baca atau tahu tulis itu bukan urusan, karena gratis. Ini harus dipikirkan juga dan paradigma ini harus dituntaskan,” tandas Warami. [FSM-R5]
