Aimas, TP- Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sorong, Fentje Burdam, S.Th mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih sangat sedikit Orang Asli Papua (OAP) yang mengikuti ibadah haji. Menurutnya, faktor utama yang menghambat partisipasi OAP dalam menunaikan rukun Islam kelima tersebut adalah kendala biaya yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi hal ini, Kemenag Kabupaten Sorong telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Sorong, Johny Kamuru, agar ke depan ada perhatian khusus bagi masyarakat Muslim OAP.
Harapannya, setiap tahun ada perwakilan OAP yang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji melalui dukungan anggaran dari pemerintah.
“Dalam pertemuan kami, Bupati Johny Kamuru menyampaikan akan memperhatikan usulan tersebut. Ini adalah langkah awal yang baik untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk OAP,” ujar Fentje Burdam kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/7/2025).
Fentje menjelaskan bahwa untuk bisa memberangkatkan satu jemaah haji, setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 30 juta. Angka ini mencakup biaya pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang menjadi beban calon jemaah, di luar tabungan awal yang sudah disetorkan.
Selama ini, lanjut Fentje, banyak masyarakat OAP yang memiliki niat kuat untuk berhaji, namun terbentur masalah ekonomi. Mereka tidak mampu mengumpulkan dana awal maupun biaya pelunasan yang cukup besar tersebut.
“Padahal secara spiritual, semangat mereka luar biasa. Tapi memang perlu dorongan dari sisi finansial,” jelasnya.Kemenag Sorong juga berencana mengajukan skema bantuan tahunan atau beasiswa haji bagi Muslim OAP.
Program ini akan dirancang bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar bisa tepat sasaran dan berkelanjutan. “Kita ingin tidak hanya satu kali, tapi berkelanjutan setiap tahun,” tambah Fentje.Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, terutama komunitas Muslim OAP.
Mereka menyambut baik wacana dukungan pemerintah untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji.
Sejumlah tokoh adat dan agama juga menyatakan siap mendukung penuh dan membantu menyosialisasikan program tersebut.Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mulai tahun depan sudah ada jemaah haji dari kalangan OAP yang diberangkatkan melalui program ini.
“Ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagian dari keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat Papua,” tutup Fentje. [MPS]
