Manokwari, TP – Perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tumbuh pada Triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN.
Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Triwulan I-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 25,53 persen (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,82 persen (yoy).
Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan I-2025 mencapai Rp. 20.163 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp.12.964 miliar.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan.
Sedangkan, perekonomian Papua Barat Daya berdasarkan besaran PDRB ADHB triwulan I-2025 mencapai Rp. 9.601 miliar dan ADHK tahun 2010 mencapai Rp. 6.358 miliar.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi, baik Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya, adalah pada kelompok Ekspor Barang Jasa.
Inflasi terkendali terjadi pada Mei 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar -1,51 persen (yoy), -0,33 persen (mtm), -1,24 persen (ytd) dan 0,36 persen (yoy), 0,04 pesen (mtm), -0,28 persen (ytd), seiring dengan peningkatan daya beli.
Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional.
Kinerja APBN hingga 31 Mei semakin baik, tetap solid, efisien & kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di Regional Papua Barat. Pendapatan membaik, serta belanja negara, baik K/L maupun TKD semakin meningkat.
Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas.
Sampai dengan 31 Mei 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp. 578,5 miliar atau 19,9 persen dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 402,7 miliar atau 15,5 persen dari target, dan PNBP sebesar Rp. 175,8 miliar atau 55,8 persen dari target.
Pada periode ini, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp. 6,1 triliun atau 23,3 persen dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp.1,9 triliun atau 25 persen dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 4,1 triliun atau 22,6% dari pagu.
Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp.18,6 triliun. Sampai dengan 31 Mei 2025, telah terealisasi Rp.4,2 triliun atau 22,6 persen dari alokasi.
Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF).
DBH telah terealisasi sebesar Rp. 867,6 miliar atau 18,6 persen dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp. 2,9 triliun atau 38,3 persen, DAK terealisasi Rp. 323,2 miliar atau 18,9 persen dari pagu, DD terealisasi 120,4 miliar atau 8,7 persen dari alokasi, dan IF telah terealisasi sebesar Rp. 3,5 miliar atau 9,5 persen.
Sedangkan Dana Otsus belum tersalur. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan.
Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 94 persen.
Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.
Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Mei 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Di tengah lonjakan tensi politik dan pasar global yang volatile, Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan fiskal ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat.
Ekonomi Provinsi Papua Barat tumbuh tinggi, sementara Provinsi Papua Barat Daya tetap stabil. Indonesia tetap agile dan resilien.
Belanja Negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitasnya, dengan pengelolaan secara hati-hati.
Namun, ekspansif sebagai instrumen countercyclical guna mendukung pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi. [*FSM-R5]
