Ransiki, TP – Prof. Luthfi Mutaali, selaku pemateri dalam Konsultasi Publik I dan II dalam rangka penyusunan KLHS RPJMD dan RPJDP Kabupaten Mansel tahun 2025, dalam tulisannya yang dikutip dari Kompasiana.com, menjelaskan bahwa pembangunan daerah yang ideal sejatinya adalah cerminan dari kemampuan fiskal suatu wilayah, sebuah konsep yang kerap kali luput dari pemahaman publik secara luas, bahkan terkadang terabaikan oleh para pembuat kebijakan di tingkat lokal.
Banyak pihak, didorong oleh aspirasi yang tinggi untuk melihat kemajuan pesat, cenderung menuntut pembangunan yang ambisius tanpa mempertimbangkan secara mendalam kapasitas keuangan daerah yang sesungguhnya, menciptakan ekspektasi yang realitasnya sulit dipenuhi. Padahal, keselarasan antara anggaran yang tersedia dan target pembangunan adalah fondasi krusial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan (Arsyad, 2010; Jones, 1997). Tanpa pemahaman ini, tuntutan pembangunan yang tidak proporsional hanya akan menjadi janji manis yang sulit terealisasi, mengikis kepercayaan publik dan pada akhirnya menghambat kemajuan itu sendiri.
Memahami kemampuan fiskal daerah bukan sekadar urusan teknis anggaran, melainkan sebuah prasyarat strategis agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan operasional semata.
Dalam konteks desentralisasi, kemampuan fiskal daerah menjadi indikator utama kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pembangunannya sendiri, yang pada gilirannya akan menentukan sejauh mana potensi daerah dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Realitas fiskal daerah di Indonesia, termasuk di banyak wilayah baru seperti Manokwari Selatan, menunjukkan potret yang mengkhawatirkan terkait kemandirian finansial. Mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi tulang punggung anggaran di provinsi seperti Papua Barat.
Ketergantungan yang tinggi ini, yang seringkali mencapai lebih dari 70-80% dari total pendapatan daerah, mencerminkan rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu digali secara optimal dari potensi ekonomi lokal (Bahl & Linn, 1992; Prasetyo & Wibowo, 2017). Kondisi ini diperparah oleh struktur belanja APBD yang cenderung didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang menyita porsi signifikan, bahkan seringkali melampaui 50% dari total anggaran.
Sebagai contoh konkret, di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2023, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 855,59 miliar, sekitar Rp 841,22 miliar atau 98,3% berasal dari dana transfer pusat dan Otsus Papua, sebuah angka yang menegaskan betapa rapuhnya kemandirian fiskal daerah ini (Data APBD Manokwari Selatan, 2023).
Lebih mengkhawatirkan lagi, dari total belanja yang dianggarkan, sekitar Rp 499,78 miliar atau 58,4% dialokasikan untuk belanja operasional, dengan sebagian besar untuk belanja pegawai. Akibatnya, alokasi untuk belanja modal atau belanja pembangunan yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah menjadi sangat terbatas, bahkan ada kecenderungan defisit anggaran karena belanja yang melebihi kapasitas pendapatan riil yang bisa dioptimalkan secara lokal.
Fenomena tingginya belanja pegawai di daerah yang relatif kecil seperti Manokwari Selatan juga memiliki implikasi ekonomi makro lokal yang signifikan, mengingat 70% pertumbuhan ekonomi suatu daerah seringkali berasal dari konsumsi masyarakat, yang mana belanja pegawai merupakan salah satu komponen utamanya, sementara sisanya berasal dari pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal yang kini semakin minim.
Beban fiskal yang berat dan alokasi yang tidak proporsional untuk tujuan pembangunan ini menciptakan tantangan yang luar biasa berat bagi upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Tekanan fiskal yang dialami oleh Kabupaten Manokwari Selatan ini memiliki implikasi menyeluruh terhadap pencapaian pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
Ketika mayoritas anggaran terserap untuk belanja rutin, seperti penggajian dan tunjangan pegawai, ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan investasi publik yang bersifat produktif menjadi sangat sempit (Fadillah & Karim, 2020). Belanja modal yang rendah berarti minimnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar, jaringan irigasi yang vital bagi pertanian, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Hal ini secara langsung menghambat potensi ekonomi daerah untuk tumbuh, mengurangi daya saing, dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang memadai.
Di Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan, di mana geografis seringkali menjadi kendala, kebutuhan infrastruktur justru sangat krusial untuk mengatasi isolasi dan membuka akses ekonomi. Namun, dengan struktur anggaran yang timpang, prioritas pembangunan yang seharusnya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan basis ekonomi lokal, terpaksa harus berkompromi dengan tuntutan pembiayaan belanja pegawai yang terus membengkak.
Ketergantungan pada dana transfer pusat juga membuat daerah rentan terhadap kebijakan fiskal di tingkat nasional, di mana perubahan alokasi atau prioritas dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, kemiskinan fiskal yang akut di tingkat daerah, yang tercermin dari rendahnya kemandirian dan tingginya belanja pegawai, secara inheren akan mereduksi potensi pembangunan daerah dan mempersulit upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menghadapi situasi keterbatasan fiskal ini, Kabupaten Manokwari Selatan sebenarnya memiliki peluang besar yang perlu dioptimalkan, meskipun tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Tantangan utama terletak pada posisi geografisnya yang relatif jauh dari pusat-pusat ekonomi besar di Indonesia, yang berimplikasi pada tingginya biaya logistik dan aksesibilitas yang terbatas. Namun, Manokwari Selatan juga dianugerahi potensi besar sebagai daerah agraris, terutama di wilayah seperti Oransbari yang dikenal sebagai lumbung pangan.
Potensi ini dapat menjadi modal awal untuk memperkuat posisi daerah sebagai sentra pertanian yang mampu berkontribusi pada ketahanan pangan regional dan bahkan berpotensi menjadi eksportir produk pertanian ke Kota Manokwari sebagai pasar terdekat yang signifikan.
Dengan keterbatasan fiskal yang ada, penetapan skala prioritas pembangunan menjadi sangat krusial, di mana kebijakan harus fokus pada penguatan ekonomi melalui sektor pertanian, secara sosial berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta tidak kalah pentingnya adalah penguatan infrastruktur dasar dan sistem konektivitas yang dapat menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Membangun jalan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar, memperbaiki jaringan irigasi, serta meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian yang tepat guna adalah investasi strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Selain itu, upaya untuk menggali potensi PAD secara lebih kreatif dan efisien dari sektor-sektor yang ada, seperti pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada pendapatan daerah, juga perlu menjadi prioritas.
Mempelajari keberhasilan daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam mengelola fiskal daerah dan memajukan pembangunannya dapat memberikan inspirasi dan model implementasi kebijakan yang efektif bagi Manokwari Selatan.
Menghadapi situasi dilematis antara kebutuhan pembangunan yang mendesak dan keterbatasan fiskal yang akut, Kabupaten Manokwari Selatan memerlukan manajemen dan kebijakan yang strategis serta terarah.
Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi struktural pada pengeluaran daerah dengan tegas mengendalikan dan merasionalisasi belanja pegawai, misalnya melalui efisiensi administrasi, penataan kelembagaan, dan pengembangan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih efektif, agar ruang fiskal untuk belanja modal dan pembangunan dapat diperluas secara signifikan (Asa & Mulyadi, 2018).
Secara paralel, pemerintah daerah harus secara serius berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah.
Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dilakukan secara lebih terarah dan akuntabel, dengan fokus pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM, sesuai dengan amanat undang-undang, sambil menjajaki kemitraan dengan sektor swasta dan memanfaatkan skema pendanaan alternatif di luar APBD.
Kebijakan pembangunan haruslah berfokus pada sektor unggulan daerah, dengan prioritas pada penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi, sembari aktif belajar dari praktik terbaik daerah lain dalam pengelolaan fiskal dan pembangunan, serta menjalin kemitraan strategis untuk menarik investasi dan program pembangunan.
Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi nilai utama, agar setiap kebijakan fiskal dan program pembangunan senantiasa terukur dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Manokwari Selatan. Dengan implementasi kebijakan yang terarah dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Manokwari Selatan dapat perlahan-lahan menggeser ketergantungan fiskalnya, memperluas ruang pembangunan, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. [BOM]
